"Menimbang walaupun usulan hanya melibatkan minimal 25 anggota dewan atau 1 fraksi. Tapi Apakah saat di Paripurna nanti bisa disetujui setengah plus satu dari jumlah total anggota dewan? Ketika kondisinya Nasdem sudah dilobi dan PPP tertarik merapat ke kubu 02?," jelas Agung.
Kendati begitu, Agung berpandangan, usulan hak angket sejatinya baik untuk iklim demokrasi Indonesia di tengah kabar kecurangan Pemilu yang merajarela.
"Secara eksternal, hadirnya (usulan) hak angket ini menguntungkan publik sehingga Pemilu kita bisa dikawal dengan optimal dan dalam konteks check and balances," tutur dia.
Ganjar Gaungkan Hak Angket
Sebagai informasi, usulan hak angket kecurangan Pemilu 2024 awalnya datang dari Ganjar. Ia mendorong partai pengusungnya PDIP dan PPP untuk menggulirkan hak angket di DPR RI.
Tak hanya itu, Ganjar juga mengajak partai-partai dari kubu Anies-Muhaimin, seperti NasDem, PKB, dan PKS untuk sama-sama menggulirkan hak angket itu.
Belakangan, tiga partai pengusung Anies-Muhaimin sudah sepakat untuk menggulirkan hak angket. Tinggal kini menunggu langkah dari PDIP sebagai partai pengusung Ganjar terkait usulan hak angket tersebut.
