Infografis
Suara.com - Isu bakal adanya pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dengan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla ditanggapi serius oleh Politisi Senior Partai Golkar, Idrus Marham.
Ia mengemukakan hal tersebut menjadi tidak etis, lantaran dilakukan di luar kapasitas.
"Siapa pun yang berbuat di luar posisi dan ada target-target tertentu, saya kira itu tidak etis," kata Idris, Kamis (29/2/2024).
Sebab itu, Idrus kemudian mempertanyakan kapasitas JK bila pertemuan dengan Megawati terjadi.
"Kalau misalkan ketemu sebagai tokoh nasional, saya kira itu sebuah keniscayaan. Kami dorong."
"Akan tetapi, kemarin ada yang nanya ke saya, bagaimana misal kalau JK ketemu atas nama Golkar? Saya katakan, dalam kapasitas apa JK ketemu dengan atas nama Golkar?" tanyanya.
Idrus mengatakan, bila JK mewakili Partai Golkar, semestinya ada mandat dari Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
"Kalau tidak ada mandat dari ketua umum, maka sangat tidak etis. Sangat tidak etis JK bicara dengan Mbak Mega atas nama Golkar," katanya.
Yakin JK Sadar Etika
Baca Juga: Sudirman Said Ungkap Usaha-usaha Pertemukan JK dan Megawati
Namun, Idrus meyakini, JK sadar dengan kapasitas dan etika. Sehingga, lanjut Idrus, tidak mungkin melakukan pertemuan dengan Megawati dengan mengatasnamakan Partai Golkar.
Sebelumnya diberitakan, Co-Captain Timnas AMIN, Sudirman Said membenarkan adanya upaya mempertemukan JK dengan Megawati.
"Memang ada usaha-usaha untuk membuat keduanya bertemu," katanya baru-baru ini.
Ia bahkan menilai, pertemuan tersebut akan ada dampak baik, karena kedua tokoh nasional itu bakal memberikan kebijaksanaannya terkait urusan kebangsaan.
"Saya melihatnya benefitnya lebih dari sekedar mengurusi elektoral tahun ini. Pasti akan muncul kebijaksanaan-kebijaksanaan atau wisdom dari para tokoh itu untuk mencari solusi bagi bangsa ini," ucap Sudirman.
Sudirman berharap pertemuan JK dan Mega itu bisa benar-benar terlaksana. Sebab ia merasa belakangan ini Indonesia seolah sudah kehilangan sosok negarawan.
