Terus Komunikasi dengan Ganjar, Anies Punya Bukti Penyimpangan Pemilu: Akan Proses Secara Hukum

Suara.com - Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, mengakui sudah menjalin komunikasi dengan capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo terkait pengusutan dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024.

"Iya lah, komunikasi terus," kata Anies kepada wartawan di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (1/3/2024).

Meski demikian, Anies ogah menjelaskan terkait poin-poin pembahasan yang sudah dilakukan dengan Ganjar tersebut.

"Ya etikanya, nggak diceritain dong," ujar Anies.

Anies hanya menerangkan bahwa ia bersama Muhaimin Iskandar akan terus mengawal proses Pemilu 2024 hingga tuntas. Khususnya terkait dugaan kecurangan yang terjadi sepanjang Pemilu.

"Kalau ada, kita udah temukan banyak nih penyimpangan. Kita akan proses secara hukum, untuk apa? Supaya terjadi perubahan dalam sistem penyelenggaraan pemilu juga, masa setiap lima tahun kita ketemu problem-problem seperti ini," ucap dia.

Ketika ditanyai terkait rencana pertemuan dengan Ganjar, mantan Gubernur DKI Jakarta itu tidak menjawab dengan detail.

"Tunggu waktunya saja, dalam waktu dekat terbuka," pungkasnya.

Kata Mahfud

Sebelumnya Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengatakan pihaknya siap melayangkan gugatan sengketa Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK) setelah perhitungan resmi KPU selesai.

"Gugatan ke MK itu baru bisa dimulai tanggal 24 Maret kalau jadwal putusan KPU itu 20 Maret. Kan berarti 3 hari sesudah itu. Masak ngajukan sekarang? Nggak bisa," kata Mahfud usai olahrga di GBK, Senayan, Jakarta, Jumat (1/3/2024).

Mantan Ketua MK ini mengatakan kalau pihaknya, dalam hal ini Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud sudah siap mengajukan gugatan ke MK. Terlebih juga sudah mempunyai bukti yang lengkap.

"(Kalau) sekarang MK buka, kita daftar. Jadi jangan dibilang kok diem saja, nggak diem, memang menunggu putusan resmi KPU," tuturnya.

Untuk itu, ia tak mau pihaknya disebut hanya berdiam diri saja saat ini seolah-olah tak mempersiapkan apa-apa.

Lebih lanjut, Mahfud juga mengatakan, hak angket mengenai kecurangan Pemilu 2024 di DPR RI akan tetap berjalan. Meski dirinya bukan orang partai, tapi dua mengaku tetap memberikan masukan dan saran.