PKB Tunggu Sikap Resmi PDIP soal Hak Angket: Gak Enak Kalau Mendahului

Suara.com - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKB, Syaiful Huda mengatakan partainya tetap menunggu sikap resmi dari PDIP terkait usulan menggulirkan hak angket kecurangan Pemilu 2024 di DPR RI.

Sikap PKB itu tidak terlepas dari Fraksi PDIP sebagai fraksi terbesar yang ada di Parlemen saat ini. 

Baca Juga:

PDIP Sebut Ada KPPS Diminta Ubah Suara di Palu, KPU Buka Formulir C Hasil TPS 08

Data Anomali PSI Terbongkar Saat Pleno KPU, Satu TPS Tambah 132 Suara

Klarifikasi Menpora Dituding Tak Mau Geser Saat Foto Bersama Juara All England 2024

Oleh sebab itu, wajar rasanya jika PKB menunggu inisiatif dari PDIP.

"Karena kita fraksi yang relatif secara kelembagaan masih di bawah PDIP kita nunggu, nunggu inisiatif dan komunikasi dari fraksi PDIP," kata Huda saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2024).

"Tentu pasti didahului dengan fraksi PDIP secara resmi memastikan dulu sikapnya seperti apa. Karena sampai hari ini kita masih nunggu belum ada sikap resmi," lanjutnya.

Selain itu, Huda menilai menjalin komunikasi dengan PDIP adalah faktor penting dalam urusan hak angket.

Sebab tiga partai di Koalisi Perubahan yakni NasDem, PKB, PKS jika digabungkan jumlah kursinya belum memenuhi syarat untuk menyepakati usulan hak angket di sidang paripurna.

"Pada konteks ini menjadi sangat penting betul komunikasi politik kita dengan fraksi PDIP sebagai fraksi terbesar sekaligus sebagai ketua dewan. Karena dikumpulin suara fraksi PKB, sorry kursi fraksi PKB, fraksi NasDem, fraksi PKS nggak cukup 288 hanya 167 jadi masih sangat jauh sekali," ucap Huda.

Oleh sebab itu, Huda memandang ada baiknya partai Koalisi Perubahan dan PDIP bersama-sama mengusulkan hak angket.

"Bagusnya bareng-bareng supaya clear dari awal. Kalau nanti ada yang mendahului atau yang tertinggal, itu enggak enak secara psikologis. Jadi mau tidak mau saya kita bagusnya sih bareng," sebut Huda.

Sebelumnya diberitakan, Sekjen Partai NasDem, Hermawi Taslim mengatakan partai politik yang tergabung dalam Koalisi Perubahan sepakat untuk segera mengusulkan hak angket kecurangan Pemilu 2024 di DPR RI.

Keputusan itu diambil berdasarkan keresahan karena usul hak angket yang dinilai lambat dan tak kunjung ditindaklanjuti.

"Karena sekarang ini sudah banyak suara-suara mengatakan kenapa lambat dan segala macam. Tadi kita terpikir satu alternatif, terpikir satu alternatif yang nanti kita akan laporkan kepada pimpinan, kalau saling menunggu, mengapa kita tidak memulai saja," ujar Hermawi di NasDem Tower, Jakarta Pusat, setelah pertemuan dengan Sekjen PKS Aboe Bakar Al-Habsyi dan Sekjen PKB Hasanuddin Wahid Jumat (15/3/2024).

Hermawi menyampaikan ketiga partai Koalisi Perubahan sudah cukup untuk mengusulkan hak angket bisa digulirkan di Senayan.

"Jadi kalau hanya mengusulkan, saya ulangi ya, kalau hanya mengusulkan 25 nama, lebih dari 1 fraksi, kan kita bisa bertiga," ucap Hermawi.

Kendati begitu, Hermawi menyebut Koalisi Perubahan tetap berharap akan berjumpa dengan PDIP yang nantinya sama-sama mengusulkan hak angket dalam sidang paripurna di DPR.

"Ide ini kalau diterima kami berharap bertemu PDIP di paripurna, ya dong. Artinya begini, kita ya rasional kalau kami terus yang maju hanya kami bertiga ini nggak bakal menang, sebaliknya juga kalai PDIP sendiri yang maju gak bakal menang," tuturnya.

Lebih lanjut, Hermawi menilai jika Koalisi Perubahan hanya menanti langkah PDIP sebagai partai inisiator hak angket, maka hak istimewa DPR itu tidak akan jadi digulirkan.

"Tapi kalau tunggu-tunggu begini nggak akan mulai, kami akan ajukan usul, para sekjen akan ajukan usul ke pimpinan bagaimana kalau kita mulai pengusulannya kita yang mulai 3 partai ini 25 sedikit-sedikitnya kalau perlu 3 fraksi maju nanti kan diuji di paripurna," kata Hermawi.

Hermawi mengaku memahami jika PDIP kini tengah sibuk berkonsolidasi secara internal untuk memutuskan usul hak angket kecurangan Pemilu 2024.