Siap Hadapi Sengketa Pemilu, Kubu Prabowo: Kami Buktikan Gugatan Mereka Lemah

Suara.com - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menanggapi soal kemungkinan adanya sengketa hasil Pemilu 2024.

Muzani mengatakan, sengketa hasil pemilu bukan antarpeserta pemilu, bukan juga antarpasangan capres-cawapres, baik paslon nomor urut 1, 2, maupun 3.

Baca Juga:

Caleg PDIP Mulai Cemas Meski Lolos Pileg 2024, Terancam Tak Dilantik Jika Raih Suara Lebih Besar dari Ganjar-Mahfud

KPU Hari Ini Umumkan Pemenang Pemilu 2024, Ganjar-Mahfud Sudah Janjian Bertemu Sore di Teuku Umar

PDIP Sebut Ada KPPS Diminta Ubah Suara di Palu, KPU Buka Formulir C Hasil TPS 08

Ia menyebut, objek yang digugat dalam sengketa Pemilu adalah hasil keputusan KPU. Mengingat pasti ada pihak yang merasa tidak puas atau ada merasa yang dirugikan dengan keputusan tersebut.

"Maka mereka mengajukan gugatan ke MK. Gugatan itu biasanya menyangkut tentang perolehan suara dan seterusnya. Kami dari paslon 02 siap untuk memperkuat keputusan KPU yang akan diumumkan malam ini," kata Muzani di Kertanagera, Jakarta Selatan, Rabu (20/3/2024).

Muzani memastikan pihaknya akan menghadapi gugatan-gugatan terkait Pemilu 2024. Pihaknya, kata Muzani, bakal membuktikan gugatan lawan lemah.

"Kami akan buktikan bahwa gugatan yang mereka ajukan adalah gugatan yang lemah, bukti yang tidak akurat dan akurasi yang tidak pas. Karena itu kami akan memperkuat atas apa yang akan diputuskan oleh KPU pada malam hari ini berkaitan dengan keputusan Pilpres," kata Muzani.

Sebelumnya, capres nomor urut 2, Prabowo Subianto menunjuk dua pengacara papan atas untuk membantunya dalam sidang gugatan sengketa Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra menyebut, dua pengacara yang dimaksud ialah Otto Hasibuan dan OC Kaligis.

"Diputuskan Pak Prabowo sendiri ya jadi kita musyawarah juga dengan Pak Otto dengan Pak OC Kaligis," kata Yusril ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (14/3/2024).

Yusril mengatakan, Prabowo sudah membentuk tim hukum dalam rangka menghadapi sengketa Pemilu.

OC Kaligis ditunjuk sebagai ketua tim dan didampingi Otto Hasibuan sebagai wakil ketua.