Suara.com - Sejumlah petinggi DPP PDI Perjuangan gerak cepat menggelar rapat membahas Pilkada Serentak 2024. Hal ini dilakukan setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah ambang batas suara partai politik untuk mengusung calon kepala daerah (cakada).
Ketua DPP PDIP, Komarudin Watubun mengatakan, salah satu daerah yang dibahas adalah Jakarta. Pihaknya pun berencana menyampaikan pengumuman keputusan terkait siapa bakal calon yang akan diusung di Pilkada Jakarta pada akhir pekan ini.
Nantinya, pengumuman pencalonan kandidat Pilkada Jakarta bakal dilakukan bersamaan dengan sejumlah bakal calon kepala daerah di provinsi maupun kabupaten/kota lainnya.
Sebelumnya, PDIP telah menyampaikan beberapa jagoannya di Pilkada pada pengumuman gelombang pertama.
"Ya, mungkin akhir-akhir minggu ini tanggal 23-24 (Agustus), itu gelombang terakhir," ujar Komarudin di Kantor DPP PDIP, Selasa (20/8/2024).
Terkait nama yang berpotensi diusung partai lambang banteng itu, Komarudin mengakui kemungkinan mengusung Anies Baswedan. Namun, di satu sisi, pihaknya juga memiliki kader potensial.
"Kita masih punya kader, ada Ahok, ada Djarot, ada Eriko. Ada Masinton. Kan itu kader-kader partai semua. Tinggal kita lihat siapa yang kira-kira ditugaskan Ibu Ketua Umum tugaskan untuk dipilih oleh rakyat DKI Jakarta," terang Komarudin.
Diberitakan sebelumnya, sejumlah partai politik termasuk PDI Perjuangan (PDIP) bisa mengusung calon gubernur dan calon wakil gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa partai politik yang tidak mempunyai kursi di DPRD bisa mengusung pasangan calon alias paslon di Pilkada.
Sebab, MK menyatakan bahwa Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada inkonstitusional. Adapun bunyi pasal tersebut ialah sebagai berikut:
Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menjelaskan bahwa pasal tersebut bisa mengancam demokrasi jika terus diterapkan.
"Jika dibiarkan berlakunya norma Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 secara terus menerus dapat mengancam proses demokrasi yang sehat," kata Enny di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2024).
Dengan begitu, syarat pencalonan pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur ialah pada provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 10 persen.
Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2 juta jiwa sampai 6 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 8,5 persen.
Pada provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6 juta jiwa sampai 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 7,5 persen.
TERPOPULER
