Suara.com - Calon Gubernur Jakarta nomor urut satu, Ridwan Kamil (RK) menyoroti soal tingginya harga pangan di Jakarta saat ini. Ia menilai perlu ada tindakan mitigasi dari pemerintah untuk menstabilkan harga yang terjangkau bagi masyarakat.
Jika terpilih sebagai gubernur, Ridwan Kamil berencana menyiapkan anggaran Rp 1 triliun sebagai dana mitigasi pangan untuk mencegah kenaikan harga.
Hal ini dia ungkapkan saat berdiskusi dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) DKI Jakarta. Dalam kesempatan itu, RK menyinggung soal harga gorengan di Jakarta yang dinilainya terlalu mahal. Ia pun membandingkannya dengan harga di Bandung yang jauh lebih murah.
"Nah pangan tadi di Bandung katanya Rp1.000 gorengan, di sini satu setengah kali lipat ya Rp2.500. Kita punya anggaran sampai Rp1 triliun, Dana Mitigasi Pangan namanya untuk mengintervensi supaya harga tempe gorengan tadi, si mendoannya tidak naik terlalu signifikan," ujar RK di Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2024).
Namun, RK mengakui bahan pangan di Jakarta kerap lebih mahal ketimbang daerah lain karena sejumlah faktor. Dengan adanya dana mitigasi, maka ia meyakini pemerintah daerah bisa melakukan intervensi.
"Bahwa lebih mahal, tidak bisa dihindari. Memang ongkos di Jakarta enggak bisa diperbandingkan dengan kota-kota lain ya karena memang secara umum tingkat ekonominya lebih meningkat," ucap RK.
Selain dana mitigasi, RK juga akan mengupayakan stabilitas harga pangan lewat contract farming dengan daerah lain. Lewat cara ini, Jakarta bisa menggandeng daerah lain dalam menetapkan harga pangan.
"Ya itu tadi ya, yang kita harus lakukan adalah minimal harga di pasarnya itu tidak terlalu fluktuatif dengan contract farming tadi," ucap RK.
Kemudian, RK juga mendorong masyarakat Jakarta mandiri dalam memenuhi bahan pangan. Misalnya dengan memanfaatkan lahan kosong milik warga atau pemerintah untuk melakukan pertanian modern.
Baca Juga: Bantah KIM Plus Pecah di Pilgub Jakarta, Sahroni: Yang Disangka Menang Belum Tentu Menang
"Kita belajar memotivasi agar minimal sayur-sayuran itu bisa ditanam sendiri, baik di lahan pribadi, lahan pemerintah yang nganggur, lahan swasta yang dipinjam oleh manajemen dari gubernurnya. Kira-kira begitu," pungkas RK.
