Infografis
Ada empat macam perkara yang ditangani melalui laman tersebut, yakni perkara Pengujian Undang-Undang (PUU), Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN), Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), dan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PHPKADA).
Ketika membuka Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik (SIMPEL), maka publik dapat menggunakan fitur yang ada seperti mengisi data diri hingga mengajukan narasi terkait gugatan perkara yang dilayangkan.
Selain kanal online, masyarakat dapat mengajukan secara offline dengan menyerahkan langsung permohonan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
Format dan sistematika terkait masing-masing perkara dapat dilihat dan diunduh di laman resmi MK.
Almas buka suara soal lolosnya gugatan
Almas akhirnya menuangkan pendapatnya terkait gugatannya yang berhasil lolos di Mahkamah Konstitusi.
Almas kepada wartawan mengaku dirinya tetap menilai bahwa gugatan tersebut tak menjamin Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka lolos ke Pilpres 2024.
"Kalau ditanya soal itu, saya sebenarnya gak terlalu ekspektasi, beliau mau maju sebagai capres. Tapi saya hanya memfasilitasi orang-orang yang mungkin berpotensi," kata Almas kepada Suara.com lewat sambungan telepon, Selasa (17/10/2023).
Ia juga menegaskan bahwa dirinya melayangkan gugatan tersebut bukan terbatas buat Gibran, tetapi seluruh pemuda yang berpotensi.
Baca Juga: Profil dan Harta Emil Dardak, Wagub Jatim Ikut Gugat Batas Usia Capres-Cawapres ke MK
"Gak hanya di 2024 aja, Pemilu selanjutnya juga berkemungkinan memiliki SDM yang berpotensi tapi masih terhalang umur, ya saya memfasilitasi. Gak semata untuk mas Gibran," katanya.
