Profil dan Kekayaan Bupati Bulungan Syarwani, Viral karena Tampil Merakyat di Pasar

1. Anggota DPRD Bulungan (1999–2004)
2. Wakil Ketua DPRD Bulungan (2009–2014)
3. Ketua DPRD Bulungan (2014–2019)
4. Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (2019–2020)

Masa Jabatan sebagai Bupati

Syarwani pertama kali dilantik sebagai Bupati Bulungan untuk periode 2021–2024 bersama wakilnya, Ingkong Ala.

Berkat kepercayaan masyarakat, ia kembali terpilih dan dilantik untuk periode kedua pada 20 Februari 2025, kali ini didampingi oleh Kilat sebagai Wakil Bupati.

Kehidupan Pribadi

Ia menikah dengan Sri Nur Handayani dan dikaruniai empat orang anak, yaknidua laki-laki dan dua perempuan.

Rincian Kekayaan Syarwani

Jumlah harta kekayaan Syarwani juga menunjukkan bahwa dirinya memang terbilang sederhana untuk pejabat dengan kaliber seperti dirinya.

Hal tersebut tercermin dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN yang dilaporkan oleh Syarwani ke KPK.

Berdasarkan laporan terakhir, total kekayaan bersih yang dimiliki oleh sang Bupati Bulungan mencapai sekitar Rp2,6 miliar.

Berikut rincian harta kekayaan Syarwani.

1. Tanah dan bangunan

Aset jenis ini merupakan komponen terbesar dari kekayaannya.

Mayoritas tanah dan bangunan yang dimiliki berlokasi di wilayah kampung halamannya, yaitu Kabupaten Bulungan dengan total nilai Rp1.925.000.000.

• Tanah dan Bangunan seluas 1.400 m²/300 m²: Senilai Rp1.575.000.000.
• Tanah seluas 1.514 m²: Senilai Rp200.000.000.
• Tanah seluas 699 m²: Senilai Rp150.000.000.

2. Kendaraan bermotor

Syarwani melaporkan dua unit kendaraan yang digunakan untuk mobilitas pribadi, yakni sebagai berikut.

• Mobil Toyota Fortuner VRZ (Tahun 2019): Senilai Rp300.000.000.
• Motor Yamaha Xeon (Tahun 2012): Senilai Rp9.000.000.

3. Harta bergerak lainnya dan kas

• Harta Bergerak Lainnya: Senilai Rp118.250.000.
• Kas dan Setara Kas: Senilai Rp332.909.204. Nominal ini mencakup saldo tabungan atau uang tunai yang tersedia.

4. Surat berharga dan harta lainnya

Laporan yang diserahkan oleh Syarwani tak menyebutkan adanya kepemilikan surat berharga (seperti saham atau obligasi) maupun kategori harta lainnya.