Penyelesaian kasus di Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaytun, Indramayu tidak boleh mencederai hak pendidikan para santri, demikian dikatakan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama (Kemenag) Waryono Abdul Ghafur.
Sebelumnya tim investigasi yang dibentuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) merekomendasikan agar pesantren pimpinan Panji Gumilang tersebut dibekukan izinnya.
Gubernur Jabar Ridwan Kamil juga meminta aset Al Zaytun dibekukan seiring dengan adanya laporan dugaan perputaran uang secara ilegal.
"Bahwa jangan sampai hak konstitusi warga atau santri tercederai. Sehingga semua anak-anak bangsa yang belajar tetap bisa belajar," ujar Waryono di Jakarta, Selasa (4/7/2023).
Menanggapi rekomendasi tersebut, Waryono mengatakan dalam rapat, opsi-opsi soal masa depan Ponpes Al Zaytun masih terus dibahas, termasuk pembekuan jika terbukti ada penyimpangan.
Namun, kata dia, keputusan yang nantinya akan diambil harus tetap memperhatikan dan tak mengorbankan masa depan para santri.
"Pokoknya apakah nanti (para santri) akan dipindahkan, atau tetap di situ, atau geser sedikit, itu teknis menurut saya. Saya belum bisa menyampaikan sekarang," katanya.
Hingga saat ini, penanganan Pesantren Al Zaytun masih berjalan. Pimpinan pesantren, Panji Gumilang, juga telah menjalani pemeriksaan oleh Bareskrim Polri.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menekankan penyelesaian polemik terkait dengan Pesantren Al Zaytun melalui tiga pendekatan.
Baca Juga: CEK FAKTA: Bos Besar Ponpes Al Zaytun Ditangkap, Ternyata Orang Dalam Istana Negara
Menkopolhukam menjelaskan bahwa tiga pendekatan itu terkait dengan masalah hukum, masalah administrasi pendidikan, dan masalah keamanan.
"Pokoknya penyelesaiannya tiga pendekatan. Satu masalah hukum, akan diselesaikan oleh Polri, kemudian masalah administrasi pendidikannya akan dibina dan dipantau terus," katanya.
"Selanjutnya masalah keamanan, karena ada masalah sosial, ada masalah politis sedikit-sedikit itu, diselesaikan oleh Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil bersama aparat vertikal," tegas Mahfud MD. [Antara]
