Politisi senior Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) menyebut ongkos politik untuk menjadi ketua umum partai berlambang pohon beringin itu tidaklah murah.
JK yang merupakan mantan Ketua Umum Partai Golkar 2004-2009, mengungkapkan untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar bisa mencapai Rp500 miliar hingga Rp600 miliar.
"Kalau sekarang Anda (ingin) menjadi Ketua Golkar, jangan harap kalau Anda tidak punya modal Rp 500-600 miliar," kata Jusuf Kalla dalam seminar bertajuk "Pemuda untuk Politik" di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/7/2023).
Namun, menurutnya hal tersebut tak hanya berlaku di Partai Golkar saja, melainkan juga di partai politik lainnya juga.
"Hampir semua partai begitu, terkecuali partai yang pendirinya masih ada, kayak PDIP, Nasdem," ucap Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 itu.
Sebab, kata dia, pemilihan untuk menjadi ketua umum partai politik menelan biaya yang tidak sedikit.
"Tapi partai yang sudah go public, artinya pemilihannya (pemilihan menjadi ketua umum) itu butuh biaya besar," ujar dia.
Sebelumnya, mencuat kabar terkait rencana penyelenggaraan Munaslub Partai Golkar setelah Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam menilai Luhut Binsar Pandjaitan dan Bambang Soesatyo layak menggantikan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum melalui penyelenggaraan Munaslub.
Tiga ormas pendiri Partai Golkar, yakni Kosgoro 1957, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), dan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), juga meminta Airlangga Hartarto mundur dari posisi ketua umum DPP Partai Golkar.
Baca Juga: Diwacanakan Gantikan Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar, Luhut Bilang Begini
Sementara, Airlangga Hartarto menilai tidak ada rencana penyelenggaraan Munaslub. Dia mendorong pihak-pihak yang ingin mencalonkan diri menjadi pimpinan Partai Golkar menunggu dilaksanakannya Musyawarah Nasional (Munas) pada 2024.
