Suara.com - Jakarta, Pimpinan Komisi I DPR RI memprotes keras kebijakan pemerintah Australia dalam menangani masalah imigran gelap.
"Kebijakan pemerintah Australia, khususnya Perdana Menteri Tony Abbot yang mengusir kembali para imigran gelap dari wilayah perairan Australia, ke wilayah perairan Indonesia sangat disesalkan," kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB Hasanudin dalam keterangan resmi yang diterima Matamata.com.
Ada beberapa hal yang mendorong Wakil Ketua Bidang Pertahanan, Komisi I DPR RI ini, melontarkan protes kepada Australia.
Pertama, tindakan Australia dinilai melanggar HAM dan konvensi internasional tentang perlindungan terhadap imigran.
Kedua, kebijakan dan langkah pemerintah negeri Kanguru tersebut dinilai dapat menimbulkan ketegangan, konflik politik, bahkan tidak mustahil menjadi konflik militer antara Australia dan Indonesia bila Australia terus-terusan melakukan "provokasi" dengan mengembalikan para imigran ke Indonesia.
Sebab, kata politisi PDIP itu, Indonesia bukan negara asal imigran gelap. Seharusnya Australia mencari solusi yang lebih konprehensif. Caranya, berkoordinasi dengan negara-negara yang dilintasi, seperti Indonesia, Singapura, Malaysia maupun dengan negara asal imigran, seperti Irak, Afghanistan, dan Pakistan.
"Seiring dengan itu, Australia juga harus berkoordinasi dengan UNHCR di PBB," tambahnya.
TB Hasanudin menyebutkan, tahun 1975 hingga 1980-an, Indonesia punya pengalaman menerima dan mengurus ratusan ribu imigran gelap dari Vietnam. Semuanya dapat diselesaikan dengan baik oleh Indonesia, tanpa menimbulkan ketegangan.
Mengembalikan imigran yang sudah kesakitan dan kelaparan, katanya, dapat dianggap sebagai pembunuhan massal yang sangat memalukan dan tak beradab.
"Bayangkan, sekarang ini lebih dari 60 ribu imigran diperkirakan sedang dalam persiapan di sekitar Malaysia akan menuju Australia. Kalau mereka berangkat sekaligus, barangkali cara-cara yang diambil Australia hanya akan menambah persoalan semakin rumit dan bisa saja akan terjadi kematian massal di laut," kata dia.
