Infografis
Suara.com - Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2014, nama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan wakilnya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai calon presiden dan calon wakil presiden, semakin santer terdengar.
Kontan, hal itu menimbulkan pro dan kontra baru. Ada yang setuju, banyak pula yang tidak sepakat.
Di antara pihak-pihak yang tak setuju, terdapat pakar komunikasi politik Universitas Indonesia Effendi Ghazali, sebagai salah satunya. Ia mengatakan pengusungan Jokowi-Ahok sebagai calon pemimpin negara tidak etis.
Effendi, bahkan, tak dapat membayangkan bila keduanya 'kabur' dari kursi pemimpin Ibu Kota, untuk maju menjadi petinggi negeri.
"Kalau keduanya didorong maju (capres dan cawapres) tidak etis dan pasti ada masyarakat yang tidak setuju," kata Effendi saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (6/3/2014).
Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menyatakan senada dengan Effendi. Menurutnya, akan terjadi ketimpangan politik bila benar Jokowi-Ahok meninggalkan Ibu Kota.
Dan yang terparah, DKI Jakarta bakal menyelenggarakan pemilihan umum dadakan untuk mencari pengganti Jokowi-Ahok.
Lantaran itulah, Siti Zuhro mempertanyakan komitmen Jokowi dan Ahok dalam membangun dan memperbaiki Ibu Kota.
"Pengungusan itu harus diantisipasi. Karena bisa terjadi pilkada dadakan di DKI Jakarta," ujarnya.
Lebih lanjut Siti akan sangat menyalahkan PDI Perjuangan dan Gerindra, bila Jokowi-Ahok melaju dalam Pemilu 2014. "PDI Perjuangan dan Gerindra harus bertaggung jawab jika Jokowi-Ahok maju sebagai capres dan cawapres," tegasnya. (Antara)
