Suara.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin membantah soal ketidakharmonisan antara pemerintah dan Komisi Pemberitaan Korupsi (KPK) mengenai wacana pembentukan Panitia Seleksi mencari pengganti pimpinan KPK Busyro Muqoddas.
Amir yang ditunjuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Ketua Pansel itu juga menyesalkan dengan beredarnya kabar ada perbedaan pendapat antara KPK dengan pemerintah.
"Ini kan sangat sering muncul dan terberitakan beberapa hal yang bisa mengesankan ke publik, bahwa ada satu kondisi yang kurang harmonis. Kesannya demikian antara pansel dengan KPK," kata Amir di Gedung KPK, Selasa (26/8/2014),.
Dia juga menepis pandangan kalau pembentukan Pansel disengaja untuk mengganggu penanganan kasus yang sedang ditangani KPK.
"Memang ada kondisi-kondisi yang menganggu ritme kerja KPK dan hal-hal ini saya kira harus kita hindari ya," tambahnya.
Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto sebelumnya menganggap adanya nama baru yang akan menggantikan posisi Busyro Muqoddas di jajaran pimpinan, bisa menggangu konsentrasi pimpinan lainnya yang tengah mendalami beberapa kasus korupsi.
Menurut dia, meski Busyro akan pensiun pada Desember mendatang. Namun saat ini, kelima pimpinan KPK, kata dia, telah kompak untuk mempercepat penanganan beberapa kasus di KPK.
"Kita lagi speed up pemberantasan korupsi. Gerakannya lagi dibangun, jadi orang yang tiba-tiba masuk begitu, pasti perlu waktu. Bisa mengganggu ritme itu," kata Bambang di Jakarta, Minggu (24/8/2014).
Bambang mengaku, selama ini kelima pimpinan KPK sudah memiliki hubungan emosional yang baik. Maka, kata dia, pembentukan Pansel untuk mencari penggati Busyro bisa memperlambat penanganan kasus di KPK.
"Chemistry itu salah satu alasan juga. Itu susah dibangunnya. Dalam situasi yang fragile kayak gini, maka yang terbaik adalah tim yang sekarang ini,” seru Bambang.
Dikatakan Bambang, pimpinan KPK sebelumnya telah menyerahkan surat rekomendasi kepada Presiden SBY. Menurut dia, usulan itu adalah untuk menunda pensiun Busyro. Pasalnya, kata dia, keempat pimpinan lainnya akan habis masa jabatannya pada 2015.
"Kami sejak awal tidak setuju dengan Pansel ini. Masa kerja kami juga tinggal satu tahun lagi. Kalau hanya satu tahun ya kami berempat masih bisa," kata dia.
