Polemik UU Pilkada, Alvin Lie: SBY Sangat Memalukan

Siswanto | Suara.com

Rabu, 01 Oktober 2014 | 10:22 WIB
Polemik UU Pilkada, Alvin Lie: SBY Sangat Memalukan
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menggelar rapat kader Partai Demokrat secara tertutup di Hotel Sultan Jakarta, Selasa (30/9). [suara.com/Kurniawan Mas'ud]

Suara.com - Anggota Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional Alvin Lie mengingatkan bahwa RUU Pilkada? yang sekarang sudah diundangkan DPR, adalah inisiatif pemerintah. Jadi, kata dia, mustahil Presiden RI yang juga Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono tidak mengetahui dan tidak setuju subtansinya.

"Presiden menugaskan Mendagri untuk mewakilinya dalam pembahasan RUU Pilkada. Mustahil SBY tidak tahu dan tidak setuju substansinya," kata Alvin, Rabu (1/10/2014).

Jika tak sepakat dalam tahap mana pun, kata Alvin, sesungguhnya pemerintah dapat menarik kembali usulan RUU. Presiden bisa memerintahkan Mendagri untuk menarik usulan pemerintah.

"Fakta buktikan bahwa SBY tidak pernah perintahkan Mendagri untuk tarik kembali usulan RUU Pilkada. Itu tegaskan bahwa Presiden setuju," kata Alvin.

Menurut Alvin sangat ironis jika sekarang SBY mengklaim tidak setuju substansi UU Pilkada dan berencana menggugat ke MK serta ingin menerbitkan Perppu.

"Kenapa baru sekarang?" kata Alvin.

Alvin masih mempertanyakan alasan SBY mengajukan perubahan RUU Pilkada jika SBY tidak setuju substansinya. "Kenapa tidak memerintahkan Mendagri untuk menarik usulan?" kata dia.

Alvin mengusulkan agar SBY menjelaskan kepada publik tentang alasannya menyetujui pemerintah mengusulkan revisi UU Pilkada dan tidak memerintahkan Mendagri menarik usulan.

"Bagi saya, aksi @SBYudhoyono tolak tandatangani UU Pilkada, gugat ke MK, terbitkan Perppu dan sebagainya, cuma langkah panik atau upaya kelabuhi rakyat," kata Alvin.

Alvin menilai rencana menerbitkan Perppu ?UU Pilkada? adalah kepanikan dan dramatisasi SBY.

"Dia dapat dengan mudah perintahkan Mendagri cabut usulan RUU Pilkada.
Tapi dilakukan," katanya. "Amat memalukan. Presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat justru rampas hak rakyat untuk pilih langsung kepala daerahnya."

Alvin meminta kepada SBY agar jangan menganggap rakyat Indonesia bodoh dan mudah dikelabuhi.

"RUU Pilkada tidak akan pernah ada jika tak diusulkan pemerintah dan kau (SBY) restui," kata SBY.

Menurut Alvin, usaha SBY membangun citra sebagai politisi demokratis selama 10 tahun, rusak karena tidak peka terhadap tuntutan rakyat.

"Semuanya dia rusak sendiri dalam tiga pekan jelang lengser," kata Alvin.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

SBY: Pilkada Lewat DPRD Lebih Buruk dari Pilkada Langsung

SBY: Pilkada Lewat DPRD Lebih Buruk dari Pilkada Langsung

News | Rabu, 01 Oktober 2014 | 10:00 WIB

SBY: Pilkada Lewat DPRD, Peluang Politik Uang Lebih Besar

SBY: Pilkada Lewat DPRD, Peluang Politik Uang Lebih Besar

News | Rabu, 01 Oktober 2014 | 08:39 WIB

Polemik UU Pilkada, SBY Pahami Kemarahan Publik

Polemik UU Pilkada, SBY Pahami Kemarahan Publik

News | Rabu, 01 Oktober 2014 | 08:18 WIB

Pendukung Jokowi Anggap SBY Bohong

Pendukung Jokowi Anggap SBY Bohong

News | Rabu, 01 Oktober 2014 | 07:33 WIB

Ajak "Walk Out," Demokrat Tak Beri Nurhayati Assegaf Sanksi

Ajak "Walk Out," Demokrat Tak Beri Nurhayati Assegaf Sanksi

News | Selasa, 30 September 2014 | 14:13 WIB

Terkini

Blokade Selat Hormuz AS Paksa 6 Kapal Tanker Iran Putar Balik di Teluk Oman

Blokade Selat Hormuz AS Paksa 6 Kapal Tanker Iran Putar Balik di Teluk Oman

News | Rabu, 15 April 2026 | 10:14 WIB

Respons Arogansi AS, Iran Siapkan Metode Pertempuran Mematikan

Respons Arogansi AS, Iran Siapkan Metode Pertempuran Mematikan

News | Rabu, 15 April 2026 | 09:48 WIB

Media Eropa-Asia: Jika Pesawat Perang AS Bebas di Udara Indonesia akan Ubah Peta Kekuatan Regional

Media Eropa-Asia: Jika Pesawat Perang AS Bebas di Udara Indonesia akan Ubah Peta Kekuatan Regional

News | Rabu, 15 April 2026 | 09:42 WIB

Menaker: Pemanfaatan AI Tertinggal, Kemnaker Perkuat Kompetensi Pekerja

Menaker: Pemanfaatan AI Tertinggal, Kemnaker Perkuat Kompetensi Pekerja

News | Rabu, 15 April 2026 | 09:30 WIB

BPOM Bantah Isu Penolakan Industri di Balik Aturan Label SehatTidak Sehat pada Makanan

BPOM Bantah Isu Penolakan Industri di Balik Aturan Label SehatTidak Sehat pada Makanan

News | Rabu, 15 April 2026 | 09:04 WIB

Usai dari Rusia, Prabowo Temui Macron di Paris: Bahas Alutsista hingga Energi Bersih

Usai dari Rusia, Prabowo Temui Macron di Paris: Bahas Alutsista hingga Energi Bersih

News | Rabu, 15 April 2026 | 08:57 WIB

Militer AS 18 Kali Langgar Wilayah RI Tanpa Maaf, Kini Berpotensi 'Terbang Seenaknya'

Militer AS 18 Kali Langgar Wilayah RI Tanpa Maaf, Kini Berpotensi 'Terbang Seenaknya'

News | Rabu, 15 April 2026 | 08:44 WIB

Pastikan Santunan Bagi Ahli Waris PHL, BPJS Ketenagakerjaan Tegaskan Negara Hadir Lindungi Pekerja

Pastikan Santunan Bagi Ahli Waris PHL, BPJS Ketenagakerjaan Tegaskan Negara Hadir Lindungi Pekerja

News | Rabu, 15 April 2026 | 08:33 WIB

Surat Kemlu Bocor: Izin 'Terbang Bebas' Militer AS Berisiko Jadikan Indonesia 'Medan Perang'

Surat Kemlu Bocor: Izin 'Terbang Bebas' Militer AS Berisiko Jadikan Indonesia 'Medan Perang'

News | Rabu, 15 April 2026 | 08:21 WIB

Terseret Dugaan Kasus Korupsi, Nadiem Makariem Akui Kurang Pahami Budaya Birokrasi

Terseret Dugaan Kasus Korupsi, Nadiem Makariem Akui Kurang Pahami Budaya Birokrasi

News | Rabu, 15 April 2026 | 08:00 WIB