Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak permintaan anggota Komisi tiga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Beny K Harman untuk membuka nama-nama calon menteri yang diberi catatan oleh KPK.
KPK menilai, Beny tidak memiliki kapasitas untuk melakukan hal tersebut.
"Kapasitasnya sebagai apa, ini bukan antara Beny dan KPK melainkan antara KPK dengan Presiden, jadi kapasitas dia apa," kata Juru bicara KPK, Johan Budi SP di Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (29/10/2014).
Seperti diketahui bahwa sebelum Jokowi mengumumkan nama-nama menterinya yang duduk di Kabinet Kerja, terlebih dahulu nama-nama calon menteri diserahkan kepada KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan(PPATK) untuk dilihat rekam jejaknya.
Hasilnya, terdapat sejumlah nama yang mendapatkan catatan kuning dan merah, sehingga membuat Presiden merevisi kembali nama-nama calon menterinya.
Berkaitan dengan itu, Beny K Harman berencana akan menghadap Presiden Jokowi dan KPK untuk membuka sejumlah nama yang mendapat catatan tersebut. Entah itu yang tidak terpilih dalam Kabinet Kerja ataupun masih diberi kesempatan menjadi menteri.
