Suara.com - Pernyataan Majelis Ulama Indonesia terkait agar pengikut aliran kepercayaan untuk kembali ke agama induk, merupakan pernyataan yang tidak berdasar pada pemahaman sejarah bangsa Indonesia. Karena sebelum adanya enam agama yang diakui pemerintah, para leluhur Bangsa Indonesia sudah mempunyai kepercayaan tertentu.
Demikian dikatakan Koordinator Bidang Sipil Politik Badan Pengurus Yayasan LBH Indonesia Moch. Ainul Yaqin dalam pernyataan pers yang dikirim kepada suara.com, Jumat (14/11/2014).
Ainul Yakin menambahkan MUI seharusnya tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang tidak berdasarkan pada falsafah kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebebasan menganut agama atau kepercayaan bagi warga negara Indonesia sudah dijamin oleh Konstitusi (UUD 1945). Dengan demikian semua yang mengaku bagian dari negara Indonesia harus tunduk dan patuh terhdap konstitusi tersebut, tak terkecuali MUI.
YLBHI menjelaskan bahwa dalam UU Nomor 24/2013 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23/2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan pengaturan mengenai penghayat kepercayaan di pasal 8 ayat (4) terkait pelaksana urusan adminitrasi kependudukan, Pasal 58 ayat (2) huruf h, terkait data perseorangan meliputi agama/kepercayaan; dan Pasal 64 ayat (5) terkait Elemen data penduduk tentang agama bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
"Maka pernyataan MUI yang mengatakan bahwa kehidupan pengikut aliran kepercayaan di Indonesia tidak diakomodir (diatur) oleh negara merupakan pernyataan yang ngawur dan tidak berdasar. Sedangkan soal penguburan dan tata cara penguburan, hal itu merupakan hak internal dari masing-masing agama dan penghayat kepercayaan," kata Ainul Yaqin.
Ainul mengatakan semestinya MUI tidak selayaknya intervensi atau mencampuri agama dan penghayat kepercayaan seseorang yang di luar Islam, hal tersebut sesuai dengan ranah dan kewenangan MUI. Kewenangan MUI sebagai lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi ulama dan cendekiawan Islam diperuntukkan untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum Muslimin atau orang yang beragama Islam.
"Dengan demikian hal tersebut harusnya dipahami dan disadari oleh semua pengurus MUI tentang kelembagaan MUI," kata Ainul Yaqin.
