Suara.com - Menteri Kordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih bersikap tertutup soal seleksi Jaksa Agung. Sebab, jabatan Jaksa Agung merupakan jabatan yang rawan dan tentunya Presiden Jokowi punya pertimbangan khusus.
"Presiden tidak menyebutkan. Beliau sangat tertutup masalah ini. Jaksa agung, BIN sangat tertutup. Karena sangat riskan kalau salah memilih," kata Tedjo, Minggu (16/11/2014).
Kata Tedjo, lebih baik telat memilih daripada terburu-buru dan mendapatkan Jaksa Agung yang kurang baik. Menurutnya, tugas Jaksa Agung sekarang ini bisa dijabat oleh pelaksa tugasnya.
"Nggak apa-apa (lama). Lebih bagus mundur sedikit daripada salah milih. Toh sekarang ada pelaksana tugas. Biarkan saja," tegasnya.
Kriteria yang masuk dalam pertimbangan untuk menjadi Jaksa Agung, menurutnya, adalah orang baik yang bersih, independen, tidak terikat partai politik dan profesional.
"Yang penting bisa melayani hukum untuk kepentingan masyarakat itu saja. Jangan ada permainan masalah hukum. Harus ada kejelasan hukum," tuturnya.
