Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menjalankan enam proyek ruas jalan tol akan diambil alih dengan penerapan Electronic Road Pricing (ERP), apabila keenam ruas jalan tol ini tidak dibangun secara langsung atau bersamaan.
"Saya secara pribadi tidak suka tol dalam kota, saya kira bangun sendiri dan gunakan ERP. Lalu duit dari ERP itu saya pindahkan ke Public Service Obligation," ucap Ahok di Ballroom JS Luwansa Hotel, Jalan HR. Rasuna Sahid, Jakarta Selatan, Selasa (25/11/2014).
Mantan Bupati Belitung timur itu juga menegaskan, bukan berarti Pemerintah Provinsi (Pemprov) tidak mau meneruskan pembanguan.
"Ini bukan berarti saya nggak mau bikin jalannya loh. Saya mau bikin ruas enam jalan tersebut tapi bukan tol, jadi enam ruas jalan itu harus ada kita pakenya ERP," kata Ahok.
Keenam ruas tersebut, terdiri dari ruas Semanan-Sunter sepanjang 20,230 kilometer dengan biaya Rp11,06 triliun, ruas Sunter hingga Pulo Gebang dengan panjang 9,44 kilometer dan biaya Rp4,9 triliun, Duri Pulo hingga Kampung Melayu sepanjang 12,65 kilometer dengan biaya Rp8,167 triliun, Kemayoran- Kampung Melayu dengan biaya Rp4,9 triliun dan panjang 9,6 kilometer, Ulujami hingga Tanah Abang sepanjang 8,7 kilometer dengan biaya Rp6,1 triliun, dan Pasar Minggu hingga Casablanca sepanjang 9,157 kilometer yang anggarannya senilai Rp5,98 triliun.
Keenam ruas jalan tol ini Pemprov menargetkan bisa beroperasi pada 2018. Penyelesaian tersebut untuk menyambut Jakarta sebagai tuan rumah Asian Games.
