Suara.com - Jaringan Gusdurian Indonesia menyoroti kasus kekerasan yang kembali pecah di tanah Papua menyusul tewasnya 7 warga Paniai dan belasan orang luka-luka, Senin (8/12/2014) lalu.
Pemerintah Jokowi-JK harus mencari jalan lain di luar pendekatan keamanan.
Seknas Jaringan Gusdurian Indonesia, Alissa Wahid mengatakan, pihaknya mengecam keras tindakan kekerasan yang dilakukan aparat keamanan kepada warga Paniai Papua. Secara khusus ia meminta kepada Jokowi sebagai Presiden yang bertanggungjawab atas seluruh wilayah RI untuk tidak mengedepankan pendekatan keamanan dan represi dalam mengatasi berbagai persoalan di Papua.
“Gusdurian juga meminta kepada semua pihak yang berkonflik di Papua untuk menahan diri dan mengedepankan dialog demi masa depan Papua yang damai, adil, dan sejahtera,” ujarnya, seperti dilansir dari laman nu.or.id, Kamis (11/12/2014).
Menurut dia, kekerasan yang melibatkan aparat keamanan seringkali terjadi di Papua. Sudah sekian lama, masyarakat Papua mengalami diskriminasi dan represi. Seringkali, berbagai persoalan di Papua selalu dilihat dari kacamata keamanan semata sehingga pendekatan represi selalu dikedepankan.
Di sisi lain, kekayaan alam Papua yang disedot habis oleh korporasi multinasional, namun di sisi lain masyarakat Papua justru tertinggal secara sosial, ekonomi, dan politik hingga seolah menjadi warga negara Indonesia kelas dua. Pecahnya kerusuhan di Paniai berada dalam konteks seperti itu. Kekerasan di Papua harus dihentikan dan keadilan ekonomi-politik di Papua harus ditegakkan.
“Gusdurian meminta Pemerintah Indonesia untuk menghentikan diskriminasi sosial, politik, dan ekonomi terhadap warga Papua demi terciptanya keadilan di Papua,” kata Alissa.
