Suara.com - Senin (2/2/2015) pekan depan praperadilan yang diajukan calon Kepala Kepolisian Indonesia Budi Gunawan digelar. Namun ternyata, praperadilan itu dinilai tidak akan untungkan Budi Gunawan.
Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Miko Susanto Ginting mengatakan upaya praperadilan itu tidak bisa membatalkan status tersangka Budi Gunawan. Kata Miko, lembaga praperadilan tidak berwenang membatalkan suatu penetapan tersangka.
"Pasal 77 KUHAP mengatur bahwa Praperadilan hanya berwenang memeriksa sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, dan ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan dan penuntutan," kata Miko dalam pernyataannya yang diterima Suara.com, Jumat (30/1/2015).
Sehingga penetapan tersangka dan dimulainya penyidikan, kata dia, bukan objek pemeriksaan Praperadilan. Hanya saja menurutnya, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial perlu mengawasi proses praperadilan BG.
"KPK juga tidak dapat menerbitkan surat penghentian penyidikan dan penuntutan sehingga tersangka Komjen Budi Gunawan dapat dipastikan akan menjadi terdakwa. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi Presiden Joko Widodo untuk tidak segera membatalkan pengangkatan seseorang yang berstatus tersangka dan nantinya menjadi terdakwa sebagai Kapolri," jelas dia.
TERPOPULER
