JK Ajak NU Lawan Tantangan Radikalisme

Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengajak ormas Islam Nahdlatul Ulama untuk bersama-sama memikirkan kemajuan Islam sehingga bisa menjadi referensi bagi dunia internasional dengan mengedepankan ajaran yang moderat serta menghilangkan radikalisme.

"Tantangan dari Nahdlatul Ulama dari zaman ke zaman tentunya sudah berubah. Dahulu pada awal pendirian tantangannya mengenai kemerdekaan dan kebangkitan bangsa tapi kali ini zaman sudah berubah," kata Jusuf Kalla saat menyampaikan sambutan dalam Harlah Nahdlatul Ulama (NU) ke-89 dan Peluncuran Muktamar ke-33 di Jakarta, Sabtu.

Hadir dalam acara itu antara lain Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Nasir, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, serta Ketua Umum PB NU Said Aqil Sirodj.

Dikatakan Kalla, sebagai negara berpenduduk Islam terbesar du dunia sudah seharusnya Indonesia bisa menjadi pusat pemikiran Islam internasional apalagi jika dilihat pendukung NU di seluruh daerah jumlahnya bisa mencapai 86,4 juta pengikut.

Kalla juga mengajak NU agar bisa menghilangkan tantangan radikalisme yang membuat umat Islam bisa bercerai-berai karena pandangan sebagian umat Islam yang salah.

"Masih ada umat Islam yang melakukan bunuh diri dan membunuh orang dengan mengatasnamakan agama Islam. Ini merupakan tantangan kita bersama saat ini bagaimana menunjukkan bahwa Islam adalah mengedepankan perdamaian," kata wapres.

Dengan dijadikannya Indonesia sebagai pusat pemikiran Islam, kata wapres, maka Indonesia juga bisa menjadi pusat referensi pemikiran Islam yang moderat dan mengambil jalan tengah dalam menyelesaikan pertikaian.

Said Aqil Sirodj mengatakan NU selama ini telah berperan aktif dalam perkembangan Islam di dunia internasional dan bahkan seringkali diminati pandangannya serta perannya dalam menyelesaikan sengketa umat beragama, "NU pernah diminta sebagai penengah konflik agama di Filipina dan Afghanistan, Dunia luar melihat NU merupakan organisasi Islam yang moderat," katanya.

Ia mengemukakan NU menempatkan posisi sebagai penyeimbang dalam pemerintahan, artinya akan selalu mendukung upaya pemerintah dalam mengatasi kesenjangan sosial. "Selama pemerintah komitmen mengurangi kesenjangan sosial maka dukungan NU tak bisa ditawar-tawar lagi," katanya.