Isu Dana Siluman di APBD Jakarta Pengaruhi Nilai Rupiah

Siswanto

Rabu, 04 Maret 2015 | 18:01 WIB
Isu Dana Siluman di APBD Jakarta Pengaruhi Nilai Rupiah
Sidang paripurna DPRD DKI Jakarta (suara.com/Bowo Raharjo)

Suara.com - Salah satu pemicu melemahnya rupiah terhadap dolar AS hingga hampir Rp13 ribu ditengarai karena kisruh yang terjadi di Jakarta, antara Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan DPRD DKI Jakarta tentang dana siluman di APBD 2015.

"Jangan sampai ada kekhawatiran di sisi politik, misalnya masalah di Jakarta, tentang perseteruan yang semestinya tidak harus ada. Ini kan ibu kota negara, bagaimanapun bisa menjadi pemicu untuk daerah-daerah lain tentunya," kata Ketua Badan Anggaran DPR RI, Ahmadi Noor Supit, di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (4/3/2015).

Ia melanjutkan dengan adanya masalah di Jakarta, maka akan menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat atau orang untuk menyimpan uang di Jakarta.

"Itu salah satu yang mencuat, itu memicu orang, para spekulan berpikir jangan-jangan tidak aman nih barang karena konstelasi berubah dan tidak selesai. Kalau begitu, spekulasi untuk menyimpan rupiah jadi salah satu opsi selamatkan diri ke depan. Itu salah satu penyebab," kata Supit.

Selain itu, penyebab lainnya adalah situasi politik yang belum stabil dan perseteruan KPK-Polri.

"Kemudian situasi parpol yang nampaknya belum terlalu stabil, itu juga salah satu faktor pemicu, saya kuatirnya begitu. Situasi politik belum terlalu menjanjikan, ini juga harus diwaspadai. Oleh karena itu, sedapat mungkin pemerintah dapat meredam situasi ini," kata dia.

Oleh karena itu, ia menyarankan kepada Presiden untuk mengambil langkah-langkah cepat untuk mengatasi melemahnya rupiah terhadap dolar AS.

"Sebetulnya sikap presiden yang cepat mengatasi beras, mestinya bisa meredam. Artinya situasi-situasi mengakibatkan pergolakan harga, inflasi, seperti itu harus cepat diatasi. Secara psikologis kehadiran presiden mendrive penurunan harga, itu sangat bagus untuk situasi masyarakat, tapi juga mestinya presiden juga melakukan di bidang politik. Kalau presiden punya sikap, misalnya turun tangan soal Jakarta, KPK, soal parpol, bila itu dilakukan presiden, itu bisa meredam melemahnya rupiah," kata politisi Golkar itu.

"Situasi ekonomi sangat bergantung pada situasi politik. Kalau situasi politik bisa teredam, saya yakin, dolar tidak menguat," ia menambahkan. (Antara)

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Ahok Temui Mendagri

Ahok Temui Mendagri

Foto | Rabu, 04 Maret 2015 | 17:43 WIB

Dituduh Lulung Suap DPRD, Sekda DKI: Aku Rapopo

Dituduh Lulung Suap DPRD, Sekda DKI: Aku Rapopo

News | Rabu, 04 Maret 2015 | 17:25 WIB

Kantor Pemenang Tender UPS Rp5,9 M Ternyata Cuma Rumah

Kantor Pemenang Tender UPS Rp5,9 M Ternyata Cuma Rumah

News | Rabu, 04 Maret 2015 | 17:16 WIB

Ahok: Di Republik Ini Belum Ada yang Berani Lawan Semua Partai

Ahok: Di Republik Ini Belum Ada yang Berani Lawan Semua Partai

News | Rabu, 04 Maret 2015 | 16:51 WIB

Refly Harun: "Satuan Tiga" APBD adalah Kewenangan Eksekutif

Refly Harun: "Satuan Tiga" APBD adalah Kewenangan Eksekutif

News | Rabu, 04 Maret 2015 | 17:01 WIB

Terkini

Usai Bertemu Wapres Gibran, Pengurus BEM UBK Akui Terima Uang: Baru Cair 20 Persen!

Usai Bertemu Wapres Gibran, Pengurus BEM UBK Akui Terima Uang: Baru Cair 20 Persen!

News | Selasa, 23 Juni 2026 | 08:16 WIB

Kronologi BEM FH UBK Diinterogasi, Diduga Terima Uang Usai Bertemu Wapres Gibran

Kronologi BEM FH UBK Diinterogasi, Diduga Terima Uang Usai Bertemu Wapres Gibran

News | Selasa, 23 Juni 2026 | 08:05 WIB

Tragis di Negeri Rantau, PMI Asal Aceh dan Bayinya Tewas Diduga Dibunuh di Malaysia

Tragis di Negeri Rantau, PMI Asal Aceh dan Bayinya Tewas Diduga Dibunuh di Malaysia

News | Selasa, 23 Juni 2026 | 07:15 WIB

Iran vs Barat: Skema Asuransi Selat Hormuz Bisa Lumpuhkan Perdagangan Dunia

Iran vs Barat: Skema Asuransi Selat Hormuz Bisa Lumpuhkan Perdagangan Dunia

News | Selasa, 23 Juni 2026 | 04:50 WIB

Profil Andy Burnham Calon PM Inggris: Penganut Manchesterism yang Diteriaki Bukan Messiah

Profil Andy Burnham Calon PM Inggris: Penganut Manchesterism yang Diteriaki Bukan Messiah

News | Selasa, 23 Juni 2026 | 00:52 WIB

Tangis Tertahan Keir Starmer: Mundur sebagai PM Inggris, Tekanan Partai Jadi Pemicu

Tangis Tertahan Keir Starmer: Mundur sebagai PM Inggris, Tekanan Partai Jadi Pemicu

News | Selasa, 23 Juni 2026 | 00:36 WIB

Babak Baru Kasus Ijazah Jokowi: Roy Suryo dan dr Tifa Segera Disidang di PN Jakarta Timur!

Babak Baru Kasus Ijazah Jokowi: Roy Suryo dan dr Tifa Segera Disidang di PN Jakarta Timur!

News | Senin, 22 Juni 2026 | 23:03 WIB

Akses KRL ke JIS Sudah Aktif: Ini Rute dan Jam Operasionalnya!

Akses KRL ke JIS Sudah Aktif: Ini Rute dan Jam Operasionalnya!

News | Senin, 22 Juni 2026 | 22:39 WIB

Niat ke Lombok Malah Dibuang ke Terminal Bayangan, WNA Uzbekistan Terlunta-lunta Ditipu Taksi Gelap

Niat ke Lombok Malah Dibuang ke Terminal Bayangan, WNA Uzbekistan Terlunta-lunta Ditipu Taksi Gelap

News | Senin, 22 Juni 2026 | 22:31 WIB

Ungkap Alasan Vonis 8 Tahun Bos Grup BJU Hendarto, Hakim: Hasil Korupsi Dipakai Judi!

Ungkap Alasan Vonis 8 Tahun Bos Grup BJU Hendarto, Hakim: Hasil Korupsi Dipakai Judi!

News | Senin, 22 Juni 2026 | 22:14 WIB