Komisioner KY Laporkan Gratifikasi Keris ke KPK

Suara.com - Komisioner Komisi Yudisial (KY) Taufiqurrahman Syahuri melaporkan gratifikasi berupa keris dan sejumlah barang adat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ini merupakan ketujuh kalinya, Syahuri melaporkan gratifikasi ke KPK.

"Melaporkan gratifikasi, saya kan kemarin diberi gelar adat Malin Palito Undang, jadi orang cerdik pandai yang sederhana yang menerangi hukum oleh Nagari Luak 50 Pagaruyung Padang," ujar Taufiqurrahman Syahuri di gedung KPK Jakarta, Selasa (10/3/2015).

Syahuri mengaku diberi topi, keris, selendang dan sandal.

"Nilainya saya tidak tahu, kerisnya itu ada tulisan bahasa Arab," tambah Syahuri.

Dia mendapat gelar karena pada tahun lalu dirinya pergi ke Sumatera Barat untuk berdialog.

"Nampaknya di sana itu kasihan masyarakat adat. Mereka katakan ada 200 rumah gadang, pusaka tinggi, itu dieksekusi, roboh, atas putusan pengadilan. Menurut mereka hakimnya tidak menguasai hukum adat, jadi mereka menitipkan ke saya supaya hakim-hakim yang dikirim ke Minang itu mengetahui adat Minang karena kalau lama-lama dibiarkan rumah gadang itu bisa habis," ungkap Syahuri.

Dia menegaskan pemberian gratifikasi itu tidak terkait dengan tindak lanjut laporan tersebut.

"Ini kan gelar kehormatan adat, harus pake keris masa ditolak?" tambah Syahuri.

Syahuri mengaku sudah tujuh kali melaporkan gratifikasi ke KPK.

"Ini laporan yang ke-7 untuk gratifikasi, pertama itu laptop lalu disita. Laporan kedua ipad juga disita. Ketiga souvenir terus mendapat lukisan dari Jepang dari teman dosen saya tapi dikembalikan kepada saya. Keempat kado pernikahan juga saya lapor tapi yang disita negara cuma Rp3 juta. Laporan berikutnya tentang makanan ringan itu juga dikembalikan," tambah Syahuri.

Gratifikasi menurut penjelasan pasal 12B UU No 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi meliputi pemberian uang, barang, rabat (potongan harga), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya kepada setiap pegawai negeri dan pejabat penyelenggara negara.

Bagi mereka yang terbukti menerima gratifikasi terancam pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dengan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar. (Antara)