Infografis
Suara.com - Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menganggap dualisme yang terjadi di internal partai Golkar menandakan bahwa partai politik di Indonesia belum punya kecakapan dalam mengelola konflik.
"Partai-partai kita, Golkar khususnya tak mampu mengelola konflik di antara mereka. Semua hal mau diselesaikan melalui pengadilan," kata Ray saat dihubungi wartawan di Jakarta, Senin (6/4/2015).
Menurut dia, dalam kasus dualisme ini juga menandakan demokrasi di internal partai berlambang beringin itu tidak tumbuh berkembang pasca-era reformasi.
"Saya kurang paham. Partai-partai kita tak mampu mengelola konflik di antara mereka. Semua hal mau diselesaikan melalui pengadilan. Membawa kasus-kasus non pidana ke pengadilan menandakan bahwa demokrasi di lingkungan partai tidak tumbuh," katanya.
Seharusnya, kata dia, para petinggi memberikan tauladan kepada para kader dalam kemampuan lobi, nego, dialog dan musyawarah, sebagai cara utama dalam mengatasi kepentingan dan konflik. Bukan melulu harus membawa konflik di internal partai ke meja persidangan.
"Kalau sama berujung di pengadilan, maka musyawarah kehilangan makna. Dalam praktisnya yang namanya munas, rapim, rapat harian dsb, menjadi kurang bermakna," kata dia.
Terlebih, imbuhnya, peran Mahkamah Partai Golkar dalam memutuskan sengketa tidak diindahkan oleh kubu Aburizal Bakrie.
"Harus berbagi sampai ada Munas baru di tahun 2016. Itu putusan yang sejatinya melegakan dan moderat. Sayangnya, putusan ini juga tak mau diindahkan, khususnya oleh kepengurusan ARB (Aburizal Bakrie)," katanya.
