- Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, menyatakan kekuasaan kader adalah amanah suci demi kemaslahatan masyarakat.
- Pernyataan tersebut disampaikan saat peringatan Nuzulul Quran di Kantor DPP Golkar, Jakarta, pada Jumat (6/3/2026).
- Bahlil menekankan kader harus mengamalkan nilai Al-Quran sebagai panduan moral etika dalam menjalankan amanah kepemimpinan.
Suara.com - Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menekankan bahwa kekuasaan yang diemban oleh para kader partai berlambang pohon beringin bukan sekadar alat politik, melainkan amanah suci untuk menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikannya dalam acara Peringatan Malam Nuzulul Quran di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (6/3/2026).
Dalam sambutannya, Bahlil mengajak keluarga besar Partai Golkar untuk menjadikan momentum Nuzulul Quran sebagai sarana refleksi kedekatan batin dengan Al-Quran.
Ia menegaskan pentingnya meresapi dan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari.
"Kedekatan ini saya tidak akan sekadar membaca, tapi meresapi, merenungi, sekaligus mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hati kita menjadi tentram dan tercerahkan," ujar Bahlil di hadapan para kader.
Lebih lanjut, Bahlil menyoroti kaitan antara nilai-nilai Al-Quran dengan etika berpolitik. Menurutnya, Al-Quran telah memberikan panduan moral yang tegas mengenai bagaimana seharusnya kekuasaan dijalankan. Ia secara khusus mengutip Surat Al-Isra ayat 80 sebagai landasan filosofis bagi kader Golkar.
"Dalam perspektif politik dan kekuasaan misalnya, Al-Quran memberikan penegasan etis dan moral bagaimana seharusnya kekuasaan harus dijalankan. Ada misi suci kekuasaan sebagai kekuatan penolong untuk menghadirkan kemaslahatan," jelasnya.
Ayat tersebut, menurut Bahlil, mengandung pesan agar seorang pemimpin diberikan "kekuasaan yang menolong" (sultanan nashira). Hal inilah yang harus menjadi motivasi bagi seluruh kader Golkar, baik yang duduk di kursi eksekutif maupun legislatif.
"Jadi kalau kader Partai Golkar di eksekutif maupun legislatif, ini tidak hanya sekadar kekuasaan yang kita rebut, tapi kekuasaan amanah itu harus menjadi rahmatan lil 'alamin," tegasnya.
Bahlil juga mengingatkan konsekuensi besar di balik sebuah jabatan. Ia menekankan bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh pemegang kekuasaan akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Sang Khalik kelak.
"Setiap kekuasaan itu insyaallah akan menjadi instrumen pengabdian, dan kita akan pertanggungjawabkan nanti di Yaumul Mahsyar ketika kita kembali kepada Sang Khalik. Akan ditanyakan seberapa besar manfaat dari apa yang telah engkau dapatkan ketika diberikan amanah untuk menjadi pemimpin di bangsa ini," pungkasnya.
TERPOPULER
