Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat pembiayaan untuk aksi terorisme di Indonesia sudah berubah. Saat ini aksi teroris dibaiayai oleh pengusaha.

Perusahaan itu dimiliki oleh teroris. Keuntungan perusahaan untuk membiayai aksi pengeboman atau aksi radikal lainnya.

Wakil Ketua PPATK Agus Santoso menjelaskan sebelumnya aksi terorisme dibiayai dari seseorang kepada pelaku teror. Namun pembiayaan teroris terus berkembang. Termasuk dari keuntungan bisnis multilevel marketing (MLM), dagang buku dan herbal.

"Sekarang sudah masuk, mereka punya toko kimia dengan omset Rp7 miliar. Ini mengerikan, mereka bisa masuk ke sektor yang sangat berbahaya. Membeli kimia dengan jumlah besar dan menjual dalam jumlah besar sebagai toko kimia," kata Agus saat berbincang dengan suara.com di Kantor PPATK Jakarta, Senin (13/4/2015).

PPATK pun mengaku sudah mengantungi nama-nama perusahaan Kimia yang dimiliki kelompok teroris. Nama-nama itu sudh diserahkan ke Densus 88.

"Sekarang generate income secara legal, bahkan mereka bayar pajak juga. Kalau sistemnya tadi, sudah ketahuan tipoginya," jelas Agus.

Makanya, pemerintah harus waspada dengan memperketat izin pendirian toko kimia. Perlu ada surat izin tambahan selain SIUP. Terutama perseorangan atau perusahaan yang membeli bahan kimia untuk peledak dalam jumlah banyak.

"Semua orang bisa main bom ikan atau bom apa, yang mencampur bahan apa sih. Misal saya beli belerang, tambah potasium, tambah bubuk mesiu, yah itu sih sudah ketebak mau bikin apa lagi?" kata Agus.

"Kimia ini harus punya pengawasan khusus, siapa pembeli? Siapa penjual? Dan siapa distributor? Jangan sampai toko kimia ini berusaha seperti toko kelontong, toko beras," tambahnya. (Suwarjono)