Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam APBD 2015 menganggarkan honorarium untuk TNI dan Polri. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menerangkan, pihaknya terpaksa melakukan hal itu lantaran tidak mempercayai anak buahnya.

"Jadi kita mau tidak mau (honorarium TNI, Polri). Saya bilang untuk apa kita bayar terlalu banyak honorer untuk jadi Satpol PP untuk jadi Dishub kalau kerjanya juga nggak jelas," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (17/4/2015).

"Kenapa nggak manfaatkan TNI-Polri. TNI-Polri kalau tidak perang kan kerjanya juga nggak terlalu banyak, hanya latihan. Kenapa kita tidak kasih dia harian. Jadi dia lebih disiplin," tambah Ahok.

Suami Veronica Tan itu bercerita ketika ia tadi pagi menghadiri upacara bersama dalam rangka meningkatkan solidaritas TNI, Polri dan Pemda DKI Jakarta di lapangan Mako Korp Brimob Polri, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Mantan Bupati Belitung Timur itu mengaku bangga melihat lokasi dan fasilitas di markas Polri. Ahok sediri membandingkan dengan apa yang terjadi di Pemprov DKI.

"Nggak usah jauh-jauh, tadi saya ke Kopassus aja wc-nya aja semua wangi, rumputnya bagus, coba wc kita, bau kan bukan cuma kotor gitu lho," kata Ahok.

Ahok bahkan akan mengurangi biaya untuk bayar outsourcing kebersihan maupun pengamanan. Nantinya Pemprov DKI lebih akan memanfaatkan TNI dan Polri.

"Manfaatkan TNI, Polri untuk jaga keamanan segala macam Rp250 ribu juga layak per hari, kerja penuh 5 hari off berarti cuma 20 hari kerja, kalo Rp250 ribu berarti Rp5 juta. Kalo PNS DKI kerja digaji Rp13 juta yang paling rendah Rp9 juta, Sabtu minggu juga nggak kerja. Kalo TNI Polri kerja full saja 30 hari bisa Rp7,5 juta," tegas Ahok.

Jika hal itu terwujud, Ahok bahkan mengaku lebih mudah koordinasi dengan pihak aparat, dibandingkan mengurusi PNS DKI.

"Koordinasinya lebih gampang. Ngurus TNI, Polri lebih gampang daripada PNS saya kasih tahu kamu. Buktinya apa?, begitu reformasi selesai, yang paling berhasil bangun reformasi‎ itu siapa? TNI Polri, TNI khususnya. PNS berhasil gak birokrat reformasi? Belum," tutup mantan politikus Golkar dan Gerindra itu.