Suara.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diharapkan cepat tanggap dalam meredam maraknya prostitusi online. Pakar Psikologi Politik Universitas Indonesia Dewi Haroen menilai, situs-situs online yang dijadikan media transaksi esek-esek lebih berbahaya dibandingkan situs radikal.
"Situs porno kan mudah sekali diakses dan masih ada kan, jadi jangan memblokir situs radikal aja, situs (esek-esek) ini lebih bahaya dari radikal," ucap Dewi ketika dihubungi wartawan suara.com, Minggu (26/4/2015) malam.
Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sempat mewacanakan untuk membuka tempat lokalisasi. Menanggapi hal itu, Dewi menilai pembuatan lokalisasi bukanlah solusi maupun jalan keluar.
"Lokalisasi belum jalan keluar tapi bagaimanapun yang namanya media sosial, internet harus dipantau, bukan Pak Ahok aja yang memantau tapi dari pemerintah, Kominfo," jelas dia.
Dewi juga berharap, ada tindakan tegas yang diambil pemerintah Jakarta setelah belum lama ini terungkap adanya kos-kosan di kawasan Tebet, dan apartemen di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan yang dijadikan tempat esek-esek.
"Pemerintah harus mengawasi yang namanya apartemen, didata yang punya siapa, kan ada RT, RW segalamacem, tp selama ini RT, RW harus dipekerjakan dengan baik gitu lho karena itu adalah satu sosial yang dulu bisa dibina, tapi sekarang jadi acuh tak acuh baru terjadi baru lapor," kata dia.
"Pelaporan dari msyarakat sangatlah penting, kan nggak bisa oknum bekerja semuanya, jadi kalau ada laporan dari masyarakat kalau ada laporan kosan-kosan atau apa dilaporkan," Dewi menambahkan.
Banyaknya pekerja seks komersial (PSK) dikatakan Dewi bukanlah dikarenakan kurangnya pekerjaan yang disediakan pemerintah melainkan gaya hidup yang kurang dikontrol oleh pemerintah dan para orangtua.
"Ini karena gaya hidup, bukan hanya kuranya dari lapangn pekerjaan. Orangtua harus perhatikan anaknya, anaknya di mana, aktivitasnya dia, gaya hidupnya," jelas Dewi.
