Seknas Jokowi: Kementerian ESDM Tidak Pro Rakyat

Suara.com - Relawan Pemenangan Presiden Joko Widodo untuk Pilpres 2014, Seknas Jokowi menilai kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) perlu dipertanyakan karena kebijakannya dipertanyakan.

"Bagi saya menteri ESDM perlu dipertanyakan terkait dengan subsidi Bahan Bakar Minyak, Freeport dan lainnya salah semua kebijakannya," kata Ketua Seknas Jokowi Muhammad Yamin seusai acara diskusi publik bertema 'Indonesia: Pilar Utama Asia?' di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Kamis (23/4/2015).

Hal tersebut, kata Yamin, karena masyarakat berkeberatan dengan kebijakan yang dibuat oleh kementerian yang mengurusi sumber daya alam Indonesia tersebut.

"Itu karena banyak masyarakat yang tidak puas dengan kinerja mereka dengan kebijakan yang tidak pro rakyat," katanya.

Lebih lanjut, kata Yamin, pihaknya akan melakukan kajian dalam melihat jejak kebijakan kementerian tersebut dan akan dilaksanakan pada Selasa (28/4/2015) pekan depan. Namun, lanjutnya hasil dari kajian ini hanya sebagai usulan saja bagi Presiden.

"Kan ada penilaian publik tapi semua diserahkan pada pak presiden," katanya.

Terkait dengan isu pergantian pejabat atau reshuffle, Yamin mengatakan masalah yang terjadi pada kabinet Presiden Joko Widodo itu, bukan hanya dalam Kementerian ESDM namun juga yang lainnya.

"Ya itu selain ESDM, ada beberapa orang yang dianggap performanya tidak menjalankan nawacita. Saya ini bicara sebagai masyarakat dan Seknas," katanya.

Tetapi ketika ditanya kementerian lain yang dimaksudkannya, Yamin tidak memberikan keterangan lebih. "Nanti kita beri tahu lebih lanjut setelah kajian," ujarnya.

Yamin juga angkat bicara soal calon pengisi kursi Menteri yang akan kosong jika terjadi reshuffle bahwa pihaknya tidak menginginkan jabatan dan hanya murni kritik pemerintah.

"Ya nggak lah jangan konflik of interest kalo mengkeritik ya kritik saja, jangan ada kepentingan jangan ada maunya. Jika calon lain juga baik itu dari KIH ataupun KMP itu tergantung presiden," ujarnya. (Antara)