Masih Disidik Kejagung, Motor Listrik Rp243,9 Miliar Milik BGN Belum Dicatat sebagai Aset

Suara.com - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari mengungkapkan pengadaan motor listrik yang telah dilunasi pemerintah belum dapat dicatat sebagai aset peralatan dan mesin definitif karena masih menjadi bagian dari proses penyidikan di Kejaksaan Agung (Kejagung).

Hal itu disampaikan Agustina dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI saat menjelaskan realisasi anggaran BGN tahun 2025.

"Uang muka belanja di tahun 2025 itu adalah uang muka pembayaran motor listrik, yang kemudian jadi ramai. Uang muka dibayar tahun 2025, pembayaran terakhirnya di tahun 2026 Rp243,9 miliar. Tahun 2026 ini sudah dilunasi, tetapi belum dicatat sebagai aset peralatan dan mesin definitif karena masih dalam proses penyidikan Kejagung," kata Agustina di Kompleks Parlemen, Jakarta, dikutip dari Antara, Jumat.

Agustina menjelaskan, untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran pengadaan motor listrik tersebut, BGN menggunakan mekanisme Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA). Skema tersebut memungkinkan penyelesaian pembayaran pekerjaan kontraktual yang belum tuntas pada tahun anggaran sebelumnya.

"Rekening penampungan akhir tahun ada mekanisme RPATA, penyelesaian pembayaran tahun 2025 tetapi bisa diselesaikan. Waktu itu dipakai untuk melunasi motor, Internet of Things (IoT), dan beberapa proses pengadaan, termasuk ada koreksi dari rencana motor yang semula 25 ribu menjadi 21 ribu," ujarnya.

Selain pengadaan motor listrik, BGN masih memiliki potensi tagihan kepada pihak ketiga yang harus diselesaikan dengan nilai mencapai Rp743 miliar.

Dalam rapat tersebut, Agustina juga memaparkan capaian pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mengakui realisasi anggaran untuk salah satu indikator peningkatan kualitas sumber daya manusia baru mencapai sekitar 59 persen dari target yang telah ditetapkan.

"Ada yang tidak tercapai dari sisi kinerja, alokasi anggaran Rp18,7 triliun itu realisasi anggarannya Rp11 triliun sekian. Capaian kami hanya 59 persen, artinya secara kinerja belum memenuhi target. Selain itu dari dukungan manajemen SPPI, anggaran dan realisasinya tidak 100 persen," katanya.

Secara keseluruhan, Agustina menyampaikan realisasi belanja BGN sepanjang 2025 mencapai Rp51,5 triliun atau sekitar 60,49 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp85,2 triliun.