Suara.com - Pimpinan DPR berencana membangun alun-alun demokrasi, yakni lapangan terbuka tempat masyarakat bisa menyalurkan aspirasinya kepada pimpinan dan wakil rakyat.
"Kami berencana ingin membangun ruang terbuka tempat para elemen masyarakat, termasuk demontrans, menyampaikan aspirasinya," kata Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis (21/5/2015).
Pada kesempatan yang juga dihadiri Ketua DPR Setya Novanto, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto dan Taufik Kurniawan, serta Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyas itu, Fahri menjelaskan komplek Senayan adalah komplek bersejarah.
Ia menjelaskan, Presiden Soekarno, pada Mei 1954 mempresentasikan denah pembangunan "the Conefo project". Conefo, kata dia, adalah gagasan Presiden Soekarno untuk membangun kekuatan baru yang beranggotakan negara-negara berkembang untuk mengimbangi dua kekuatan blok ada saat itu yakni Blok Uni Soviet dan Blok Amerikat Serikat.
"Presiden Soekarno sudah menggagas dan menyiapkan desain pembangunan Gedung Conefo di Senayan untuk bersama-sama negara berkembang menjadi penyeimbang blok Barat dan Blok Timur," katanya.
Menurut dia, Presiden Soekarno sudah membangun gedung di Senayan, tapi pelaksanaan Conefo batal dan gedung itu kemudian digunakan oleh MPR dan DPR. Terkait dengan desain Conefo tersebut, menurut Fahri, pimpinan DPR RI ingin melanjutkan pembangunan gedung.
"Kami sudah mendiskusikannya dengan para ahli di perguruan tinggi," katanya.
Menurut dia, dari diskusi tersebut pimpinan DPR RI merencanakan membangun ruang terbuka yang diberi nama alun-alun demokrasi, sebagai tempat elemen masyarakat menyampaikan aspirasinya kepada pimpinan DPR RI.
Kalau selama ini, kata dia, demo-demo yang dilakukan sering merusak bagian depan komplek DPR RI pagar dan tamanan, hal itu karena lokasinya sangat jauh dari tempat pimpinan dan anggota DPR RI.
Dengan dibangunnya alun-alun demokrasi, menurut dia, maka para pengunjuk rasa yang menyampaikan aspirasinya tidak sampai merusak pagar dan dapat berkomunkasi dengan pimpinan dan anggota DPR. (Antara)
TERPOPULER
