Mantan Menteri Anggap Lelang Jabatan Hanya Akal-akalan Asing

Arsito Hidayatullah

Kamis, 28 Mei 2015 | 05:21 WIB
Mantan Menteri Anggap Lelang Jabatan Hanya Akal-akalan Asing
Ilustrasi PNS. [Antara]

Suara.com - Mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Fuad Bawazier yang menjabat pada era Orde Baru pimpinan Presiden Soeharto, mengatakan bahwa sistem lelang jabatan yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan akal-akalan asing untuk memasukkan pengaruhnya dalam lingkaran birokrat.

"Pihak asing ingin orang-orangnya menyusup ke lingkaran penguasa, agar bisa menumpang, bahkan mengubah arah kebijakan pemerintah kita," kata Fuad, dalam acara diskusi publik bertajuk "Lelang Jabatan: Bagi-bagi Jabatan atau Jual-Beli Jabatan", di Cafe Penus, Cikini, Jakarta, Rabu (27/5/2015).

Fuad juga menilai, lelang jabatan yang sebelumnya dimaksudkan untuk menghasilkan pejabat negara yang hebat guna mendukung persaingan global dan pasar bebas, justru sudah berjalan ke arah kerusakan lainnya. Yang dimaksudnya adalah adanya indikasi jual-beli jabatan itu.

"Hal ini karena kultur dan budaya serta sistem politik yang berbeda, yang kini menjadikan proses lelang jabatan sebagai alat oleh penguasa untuk bagi-bagi jabatan, bahkan jual-beli jabatan bagi pemilik modal," ujarnya.

Sementara itu, pengamat dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng mengatakan, tujuan dasar dari sistem lelang jabatan dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah mempercepat neoliberalisme yang menjadikan negara sebagai alat pendukung pasar bebas.

"Pemerintah membangun paradigma baru yang saya lihat sejalan dengan sistem neoliberal. Program reformasi birokrasi saat ini dibiayai oleh pinjaman luar negeri, makanya dibuat UU terkait pembiayaan dana oleh luar negeri," kata Salamuddin.

Salamuddin juga menilai, pemerintah membawa birokrasi Indonesia ke pasar bebas dan pemilik modal liberal, dengan menyediakan lelang terbuka yang siapa pun bisa masuk, asal memenuhi persyaratan tertentu.

"Kenyataannya, hampir semua dibagi-bagikan terutama pada pihak penguasa," ujar Salamuddin.

Sementara itu, Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nuraida Mohsen menegaskan, orang yang tepat harus ditempatkan pada posisi yang benar. Caranya adalah dengan melihat kompetensi secara objektif, sehingga proses seleksinya harus adil dan terbuka.

"Atas dasar tersebut, anggota panitia seleksi harus dapat persetujuan Kemenpan-RB dengan syarat yang ketat. Antara lain tidak boleh (ada) diskriminasi, harus fair, harus objektif, proses pelaksanaannya juga harus baik. Meskipun yang mencoba untuk intervensi juga masih ada. Karena itu, sebagai lembaga pengawasan, kami masih ingin memperkuatnya dengan menambah SDM yang berkualitas lainnya," papar Nuraida. [Antara]

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Kerja Lamban, Ahok Ancam Rombak Susunan Jabatan Lagi

Kerja Lamban, Ahok Ancam Rombak Susunan Jabatan Lagi

News | Selasa, 26 Mei 2015 | 12:12 WIB

Sebanyak 500.000 PNS Pensiun dalam Lima Tahun Mendatang

Sebanyak 500.000 PNS Pensiun dalam Lima Tahun Mendatang

News | Rabu, 20 Mei 2015 | 04:14 WIB

Terkini

UU Perampasan Aset Disahkan, Pakar: Ini Kompromi Oligarki, Bukan Kemenangan Antikorupsi

UU Perampasan Aset Disahkan, Pakar: Ini Kompromi Oligarki, Bukan Kemenangan Antikorupsi

News | Jum'at, 20 November 2026 | 16:15 WIB

Genap Setahun di Indonesia Changan Rakit Lokal Tiga Mobil Listrik dan Perluas Dealer

Genap Setahun di Indonesia Changan Rakit Lokal Tiga Mobil Listrik dan Perluas Dealer

Otomotif | Jum'at, 20 November 2026 | 16:15 WIB

BPNT Rp600.000 Cair dan Disalurkan Bertahap, Begini Cara Mengeceknya

BPNT Rp600.000 Cair dan Disalurkan Bertahap, Begini Cara Mengeceknya

Bisnis | Jum'at, 20 November 2026 | 16:14 WIB

Skandal Finansial Manchester City Berbuntut Panjang, Pinjaman Rp32 Triliun Batal Dikucurkan

Skandal Finansial Manchester City Berbuntut Panjang, Pinjaman Rp32 Triliun Batal Dikucurkan

Bola | Jum'at, 20 November 2026 | 16:14 WIB

Dua Kali Bobol Shan United, Balsa Sekulic Ungkap Ambisi Besarnya Bersama Persib

Dua Kali Bobol Shan United, Balsa Sekulic Ungkap Ambisi Besarnya Bersama Persib

Bola | Jum'at, 20 November 2026 | 16:06 WIB

Disetujui Gubernur, UMP Lampung 2027 Naik Rp237 Ribu Jadi Rp3,28 Juta

Disetujui Gubernur, UMP Lampung 2027 Naik Rp237 Ribu Jadi Rp3,28 Juta

Lampung | Jum'at, 20 November 2026 | 16:03 WIB

Jelang Pengusulan Cawapres Baru, Prabowo Dikabarkan Bakal Kumpulkan Ketum Koalisi Lagi

Jelang Pengusulan Cawapres Baru, Prabowo Dikabarkan Bakal Kumpulkan Ketum Koalisi Lagi

News | Jum'at, 20 November 2026 | 16:02 WIB

Jebakan Micro-Procrastination: Kenapa Tugas Kecil Bikin Kepala Penuh?

Jebakan Micro-Procrastination: Kenapa Tugas Kecil Bikin Kepala Penuh?

Your Say | Jum'at, 20 November 2026 | 16:00 WIB

3 Kader PSI di Kabinet Keluar dari Partai, Ini Komentar Jokowi

3 Kader PSI di Kabinet Keluar dari Partai, Ini Komentar Jokowi

Video | Jum'at, 20 November 2026 | 16:00 WIB

Penertiban Parkir Liar Blok M Harus Diikuti Pembenahan Sistem dan Digitalisasi

Penertiban Parkir Liar Blok M Harus Diikuti Pembenahan Sistem dan Digitalisasi

News | Jum'at, 20 November 2026 | 15:59 WIB

×