Suara.com - Hasil survei Centre For Strategic and International Studies (CSIS) menyebutkan, hampir 50 persen publik tidak yakin Pemerintah menyelesaikan masalah asap dan kebakaran hutan.
"Hanya 48 persen yang percaya komitmen pemerintah untuk asap ini, sedangkan 49,4 persen tidak yakin," ujar peneliti CSIS Arya Fernandes dalam konfrensi persnya di Jakarta, Minggu (25/10/2015).
Sementara itu, menurut peneliti senior CSIS J Kristiadi, masalah pembakaran hutan sudah terjadi sejak tahun 1960-an. Hal ini karena adanya kepentingan politik calon kepala daerah yang menjadikan jual beli lahan di daerah menjadi lazim.
"Karena itu, pemerintah pusat harus memperjelas politik negara soal pelestarian lingkungan hidup. Pemerintah harus memberi sanksi tegas pada kepala daerah yang tidak mengikuti aturan," ucap Kristiadi.
Selain persoanal asap, dalam survei ini juga menilai sejumlah agenda strategis pemerintah. Di antaranya, 62,6 persen publik yakin pemerintah bisa memperkuat KPK dan 34,9 persen tidak yakin. Kemudian, 61,3 persen publik yakin pemerintah mendorong hubungan yang baik antara KPK dan Kepolisian, dan 35,1 persen tidak yakin.
Selanjutnya, 52,0 persen publik yakin pemerintah memberantas mafia peradilan, 43,3 persennya tidak. Serta, 57,2 persen publik yakin pemerintah dalam melindungi keselamatan warga Indonesia di luar negeri, dan 39,1 persen tidak yakin.
Untuk diketahui, Survei ini dilakukan pada 14-21 Oktober 2015 melalui wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner terstruktur dengan jumlah responden 1183 orang yang tersebar secara proporsional di 34 provinsi di Indonesia.
Survei menggunakan multi-stage random sampling, margin of error sebesar plus minus 2,85 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
