Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan Junimart Girsang mengatakan, seharusnya rapat internal yang digelar MKD pada hari ini, Senin (23/11/2015), membahas tentang hasil verifikasi bukti dalam dugaan kasus pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla oleh Ketua DPR Setya Novanto terkait perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia.
"Karena kita mau tentukan hasil verifikasi tenaga ahli, apakah rapat anggota setuju untuk dilanjutkan ke persidangan," ujar Junimart di Gedung Nusantara II, DPR, Senayan, Jakarta, Senin.
Suara.com - Menurut Junimart, jika hasil verifikasi diterima forum, selanjutnya bisa diteruskan ke tingkat persidangan untuk menentukan apakah akan digelar secara terbuka atau tertutup. Akan tetapi, dalam rapat internal tadi, rapat MKD justru hanya membahas legal standing pelapor -dalam hal ini Menteri ESDM Sudirman Said- menurut Pasal 5 Peraturan Tata Beracara di Mahkamah Kehormatan Dewan.
Adapun, pada Pasal 5 berisi tentang pengaduan kepada MKD dapat disampaikan oleh (a) pimpinan DPR atas aduan anggota DPR terhadap anggota, (b) anggota terhadap pimpinan DPR atau pimpinan AKD, (c) masyarakat secara perorangan atau kelompok terhadap anggota, pimpinan DPR atau pimpinan AKD.
"Kalau diterima, harusnya membicarakan sifat persidangan terbuka atau tertutup. Itu cuma dua tata acara ko. Tapi malah lari ke pasal 5," keluhnya.
Menurutnya, jika MKD masih memperdebatkan hal tersebut, dikhawatirkan MKD akan diragukan oleh banyak pihak dalam hal menangani kasus pelanggaran kode etik anggota dewan.
"Pasti diragukan lah kalau caranya begini," ucap Junimart.
Junimart menambahkan, ada baiknya agar MKD terus dikawal agar tidak diitervensi banyak pihak, dalam menangani dugaan pelanggaran etik oleh anggota DPR.
"Makanya kawal lah MKD. Saya nggak perlu dikawal, yang lain lah dikawal," tegasnya.
Sebelumnya diberitakan, MKD memutuskan akan meminta pendapat ahli bahasa untuk menafsirkan legal standing pelapor dalam kasus Ketua DPR Setya Novanto.
Kebanyakan anggota MKD berpendapat dalam Bab 4 Pasal 5 ayat tentang tata beracara MKD, tak disebut pejabat eksekutif bisa melaporkan anggota DPR.
