Johan Budi: Pimpinan KPK Tak Harus Sarjana Hukum

Pebriansyah Ariefana | Nikolaus Tolen | Suara.com

Selasa, 24 November 2015 | 12:39 WIB
Johan Budi: Pimpinan KPK Tak Harus Sarjana Hukum
Sekjen Partai NasDem Jadi Tersangka

Suara.com - Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Johan Budi SP menegaskan bahwa tidak ada aturan dalam undang-undang yang mensyaratkan pimpinan KPK harus sarjana hukum. Yang penting mereka mengerti soal hukum.

"Seperti yang saya sampaikan, di tahap seleksi waktu itu. Bahwa yang penting bukan sarjana hukumnya, tapi orang ini mengerti hukum atau tidak. Yang dibutuhkan itu orang yang mengerti hukum," kata Johan Budi.

Hal ini dikatakan Johan untuk merespon keberatan sejumlah pihak terhadap Capim KPK di Gedung KPK Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa(24/11/2015).

"Ini bukan pembelaan karena saya bukan sarjana hukum ya, tapi saya bicara pada tatanan di UU sendiri nggak ada pimpinan KPK harus sarjana hukum. Yang ada adalah sarjana hukum atau sarjana yg lain, coba dicek di UU nomor 30 tahun 2002," kata mantan juru bicara KPK tersebut.

Meskipun begitu dia menyerahkan sepenuhnya kepada komisi III DPR apakah memilih dirinya atau tidak. Menurutnya, kalau dirinya tidak terpilih hanya karena bukan lulusan hukum. Maka undang-undang yang dibuat oleh DPR tersebut dipertanyakan.

"Itu urusan komisi III mau milih silakan, mau nggak pilih silakan. Yang bikin UU siapa? DPR juga kan? Tapi pemahaman itu penting, pengalaman minimal 15 tahun. Sekarang tinggal siapa yang mendefinisikan 15 tahun berpengalaman di bidang itu? Kemarin di tingkat pansel, didefinisikan oleh pansel. Sekarang yang mendefinisikan komisi III," tutupnya.

Seperti diketahui, Pansel Capim KPK sudah menyerahkan delapan nama ke Presiden Jokowi. Jokowi pun menyerahkannya ke Komisi III DPR.

Namun, hingga sekarang belum juga dilakukan uji kepatutan dan kelayakan oleh Wakil Rakyat yang duduk di Komisi Bidang Hukum tersebut. Padahal, masa kepemimpinan Pimpinan periode III sudah mau berakhir.

Ada kabar jika keterlambatan proses tersebut karena Komisi III meragukan kedelapan Capim yang dihasilakan Pansel. Dari delapan orang tersebut tidak satu pun dari pihak institusi Kejaksaan, di mana fungsinya bisa sebagai penyidik dan penuntut dalam menangani perkara korupsi.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Ketika Candaan Johan Budi Sakit karena Pernyataan Politisi Golkar

Ketika Candaan Johan Budi Sakit karena Pernyataan Politisi Golkar

News | Sabtu, 21 November 2015 | 06:54 WIB

Komisi III Pertanyakan Adanya "Pintu Belakang" di KPK

Komisi III Pertanyakan Adanya "Pintu Belakang" di KPK

News | Kamis, 19 November 2015 | 19:58 WIB

KPK Beri 18 Syarat untuk Capim KPK

KPK Beri 18 Syarat untuk Capim KPK

News | Kamis, 19 November 2015 | 17:01 WIB

DPR Hati-hati soal Capim KPK

DPR Hati-hati soal Capim KPK

News | Selasa, 06 Oktober 2015 | 23:19 WIB

DPR Berikan Tiga Catatan Terkait Capim KPK

DPR Berikan Tiga Catatan Terkait Capim KPK

News | Selasa, 06 Oktober 2015 | 06:24 WIB

Terkini

Kejaksaan RI Buka Lelang, 400 Aset Sitaan Bakal Ditawarkan ke Publik

Kejaksaan RI Buka Lelang, 400 Aset Sitaan Bakal Ditawarkan ke Publik

News | Rabu, 22 April 2026 | 22:30 WIB

Golkar Usul Ambang Batas Parlemen 4-6 Persen, Bisa Berjenjang Hingga Tingkat Daerah

Golkar Usul Ambang Batas Parlemen 4-6 Persen, Bisa Berjenjang Hingga Tingkat Daerah

News | Rabu, 22 April 2026 | 22:00 WIB

Wacana KTP Hilang Bakal Kena Denda, Dukcapil: Bukan untuk Memberatkan Warga

Wacana KTP Hilang Bakal Kena Denda, Dukcapil: Bukan untuk Memberatkan Warga

News | Rabu, 22 April 2026 | 21:55 WIB

Bertahan di Pasar Santa Jaksel, Toko SobaSoba Tawarkan Pakaian Vintage Penuh Cerita

Bertahan di Pasar Santa Jaksel, Toko SobaSoba Tawarkan Pakaian Vintage Penuh Cerita

News | Rabu, 22 April 2026 | 21:48 WIB

Ekonomi Kayong Utara Melejit 5,89 Persen, Kawasan Industri Pulau Penebang Jadi Motor Utama

Ekonomi Kayong Utara Melejit 5,89 Persen, Kawasan Industri Pulau Penebang Jadi Motor Utama

News | Rabu, 22 April 2026 | 21:26 WIB

Formappi Ingatkan DPR Usai Istri Nadiem Makarim Minta Audiensi: Hati-hati

Formappi Ingatkan DPR Usai Istri Nadiem Makarim Minta Audiensi: Hati-hati

News | Rabu, 22 April 2026 | 21:03 WIB

Kisah Inspiratif Perempuan Desa Pelapis, Ubah Musim Paceklik Jadi Cuan Lewat UMKM Ikan

Kisah Inspiratif Perempuan Desa Pelapis, Ubah Musim Paceklik Jadi Cuan Lewat UMKM Ikan

News | Rabu, 22 April 2026 | 20:58 WIB

Sinergi Warga dan PT DIB Harita, Panen Perdana Lele di Desa Pelapis Jadi Simbol Kebangkitan Ekonomi

Sinergi Warga dan PT DIB Harita, Panen Perdana Lele di Desa Pelapis Jadi Simbol Kebangkitan Ekonomi

News | Rabu, 22 April 2026 | 20:45 WIB

1,4 Juta Lowongan Kerja di Koperasi Desa Merah Putih, Seberapa Realistis?

1,4 Juta Lowongan Kerja di Koperasi Desa Merah Putih, Seberapa Realistis?

News | Rabu, 22 April 2026 | 20:38 WIB

Dulu Kiblat Kawula Muda Jakarta, Pasar Santa Kini Berubah Sunyi

Dulu Kiblat Kawula Muda Jakarta, Pasar Santa Kini Berubah Sunyi

News | Rabu, 22 April 2026 | 20:27 WIB