Suara.com - Aksi global untuk Keadilan Iklim 2015 yang dilakukan prapelaksanaan Conference of Parties (COP) 21 UNFCCC (Konferansi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa) menuntut pembatasan kenaikan suhu global 1,5 derajat celsius (C).
"Benang merah dari Aksi Global untuk Keadilan Iklim yang dilaksanakan hampir di 200 negara secara bersamaan adalah meminta mereka yang bernegosiasi di COP 21 sepakat membatasi kenaikan suhu bumi sampai 1.5 C, karena jika 2 C itu tidak akan cukup untuk menahan kerusakan lebih lanjut bumi," kata Manager Kampanye Walhi Edo Rahkman di Jakarta, Sabtu (28/11/2015).
Edo mengatakan aksi di Indonesia juga mengambil momentum pelaksanaan COP 21 yang akan digelar mulai 30 November 2015 di Paris, Prancis. Setelah COP di Peru tidak membuahkan hasil apapun maka pertemuan di Paris sangat menentukan iklim global dan masa depan bumi.
"Di Peru tidak menghasilkan apa-apa, karena negara-negara Anex I, II, dan III tetap pada pendirian mereka masing-masing. Karena kita menuntut keadilan iklim agar bumi bisa bertahan," ujar dia.
Karena itu, ia mengatakan masyarakat sipil dunia bergabung menuntut para pemimpin dunia dan negosiator COP 21 untuk pertama, mencapai kesepakatan perjanjian global yang adil.
Kedua, membatasi kenaikan suhu global sampai level 1,5 derajat celsius.
Ketiga, mengubah paradigma global yang memberi hak penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam kepada korporasi termasuk pilihan mekanisme penanganan perubahan iklim yang berbasis pada mekanisme pasar. Keempat, menjamin akses masyarakat terhadap air, tanah, dan hutan.
Hal kelima yang dituntut adalah memastikan dilindunginya hak hidup dan partisipasi orang-orang miskin, yang paling rentan dan berdampak terhadap perubahan iklim pada semua tingkat dari proses pengambilan keputusan.
Publik figur Melani Subono yang akan ikut dalam Aksi Global untuk Keadilan Iklim 2015 di sekitar Bundaran Hotel Indonesia (HI) mengatakan Delegasi Republik Indonesia jangan hanya sekedar absen untuk hadir di COP 21. Harapannya ada hasil konkrit dan dilaksanakan apa yang telah menjadi kesepakatan.
"Negara ini bisa bagus, cantik tentu memang tidak mudah. Yang penting apa yang seharusnya dilakukan untuk mencapai itu dilaksanakan, karena imbas perubahan iklim tidak cuma sampai ke alamnya saja, tapi juga manusianya," ujar dia.
Menurut Melani, terlalu banyak kepenting intervensi dalam mengurus persoalan iklim. Namun dirinya pun sadar bahwa untuk kuat menghadapi perubahan iklim menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya berhenti di pemerintah.
Apa pun yang akan dihasilkan di COP 21 Paris, ia berharap tidak untuk kepentingan bisnis belaka.
Perwakilan Global Catholic Climate Movement (GCMM) Romo Paul mengatakan pemerintah harus transparan dalam penanganan perubahan iklim kali ini. Karena apa yang dikerjakan sebelumnya, yakni untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) 26 persen pra2020 saja tidak terdengar gaungnya.
"Harus transparan, masyarakat harus bisa mengikuti apa saja yang akan dikerjakan, hasilnya seperti apa. Sehingga masyarakat merasa benar-benar dilibatkan," ujar dia.
Aksi Global untuk Keadilan Iklim 2015 menyambut pelaksanaan COP 21 UNFCCC di Paris, Prancis, yang berlangsung 30 November hingga 11 Desember 2015 akan digelar serentak berbagai kelompok masyarakat sipil dunia di hampir 200 negara. Aksi longmarch akan dilakukan di berbagai negara tepat pada 28--29 November 2015 yang menyerukan pembatasan peningkatan suhu hingga 1.5 C.
Sementara negara para pihak yang ikut dalam COP 21 di Paris justru akan bersepakat membatasi peningkatan suhu bumi hingga 2 C. (Antara)
