Suara.com - Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati sangat menyayangkan kegaduhan yang diciptakan oleh para menteri Kabinet Kerja Preisiden Joko Widodo.
Menurutnya, meskipun sebagian pihak menilai bahwa kegaduhan tersebut sebagai bagian dari bentuk keterbukaan terhadap publik, namun tidak akam ada hasilnya kalau tidak memberikan perbaikan bagi kinerja para menteri.
"Kegaduhan ini memang sebagian yang menilai bahwa adanya suatu sistem transparansi, kalau sebelumnya nggak ada ketua DPR yang disadap, era sekarang ada, tapi apa gunanya itu semua kalau tidak memperbaiki kinerja, tidak memperbaiki kondisi perekonomian kita," kata Enny di Kantor Indef Jalan Batu Merah Pejaten Timur, Jakarta Selatan, Sabtu (28/11/2015).
Dia menilai, kalau tidak memberikan pengaruh positif bagi perekonomian rakyat, maka sesungguhnya kegaduhan yang dipertontonkan oleh anak buah Jokowi tersebut hanyalah sebuah sandiwara belaka.
Enny mengambil contoh kegaduhan PT. Freeport yang melibatkan Ketua DPR, Setya Novanto dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral(ESDM), Sudirman Said.
Menurutnya, sandiwara yang dilakonkan oleh keduanya tidak akan mengubah kebijakan sedikit pun untuk keberadaan Frerport, karena yang pasti, Freeport akan tetap diperpanjang dan melawan aturan yang ada di Indonesia.
"Kegaduhan itu nanti hanya sebagai sebauh panggung sandiwara saja. Misalnya masalah Freeport, kagaduhan antara Setnov dan Sudirman, ini akan membuat energi kita habis di sini saja, toh Freeport tetap mendapatkan perpanjagan tanpa harus mengikuti regulasi, jadi apa fungsinya bagi NKRI," kata Enny.
Karenanya dia berharap, agar para menteri yang ada saat ini dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan baik dan juga harus melakukan sesuati berdasarkan data yang ada. Sebab, keterbukaan publik memang penting, namun diharapkan hal tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat Indonesia.
"Memang dibutuhkan keterbukaan bagi publik, tapi dalam batas tertentu, artinya untuk meningkatkan kinerja dan perbaikan kodnsi dan nasib serta kesejahteraan masyarakat, kita harus proporsional juga menempatkan keterbukaan publik, karena ini suatu domain bebas nailai, artinya itu akan baik kalau memang itu berdasarkan data dan fakat yang akurat," tutup Enny.
