Suara.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengaku menemukan anggaran senilai Rp1,88 triliun tanpa nomenklatur yang diusulkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SPKD) DKI Jakarta tahun 2016. Temuan itu didapat dari hasil penyisiran yang dilakukan auditor independen. Hal itu, kata Prasetio, dilakukan agar APBD 2016 benar-benar tepat sasaran, sesuai dengan prioritas.
Prasetio memastikan, auditor bentukannya itu dibayar tidak melalui uang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah DKI Jakarta.
Langkah penyisiran yang dilakukan tim auditor independen Prasetio terkait Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2016, atau setelah melihat penyisiran yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"Saya pakai auditor independen ini tidak pake APBD tapi pake anggaran pribadi saya. Karena apa, saya ingin sekali APBD DKI ini benar," kata Prasetio di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (30/11/2015).
Prasetio yang juga merupakan Politisi PDI Perjuangan itu tidak menginginkan ada anggaran siluman kembali ditemukan setelah ia mengesahkan APBD 2016 nantinya.
"Saya katakan dalam penutupan rapat masalah anggaran (dengan DPRD), tidak ada yang bermain main dengan SKPD, kalau ada itu tanggung jawab mereka," ujar Prasetio.
"Saya nggak punya kepentingan apa-apa. Saya cuma mau mengembalilkan ke posisi yang betul. Ini kan udah membudaya udah seperti itu (ada anggaran siluman). Sekarang saya punya prinsip seperti ini, karena nanti kalau anggaran sudah diketok, lalu saya sudah pensiun dipanggil Bareskrim atau KPK, saya enggak mau," jelasnya.
Ia menjelaskan auditor yang digunakan untuk menyisir anggaran dari masing-masing SKPD DKI merupakan rekan-rekannya yang memang sudah ahli di bidangnya dan bukan dari lembaga tertentu.
"Nah ini ada temen temen saya dari STAN dari kantor ini kantor itu kita. Saya bilang bahas yuk. Timnya bentukan saya sendiri. Nggak masalah ini kan pertimbangan saya saja," katanya.
TERPOPULER
