Suara.com - Ketua DPP Golkar Munas Jakarta Leo Nababan mengatakan ada klausal yang menyebut Golkar kubunya yang berhak menjalankan Munas, dengan dan tanpa menggandeng Kubu Munas Bali pimpinan Aburizal Bakrie.
Pelaksanaan Munas ini muncul sejalan dengan kevakuman Partai Berlambang Pohon beringin ini setelah keluarnya Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Yasona H Laoly. Dalam SK ini, Leo menyebut pencabutan SK Golkar Munas Jakarta pimpinan Agung Laksono tanpa merujuk ke Golkar Munas Bali.
"Ada satu klausal lagi, yaitu hasil Mahkamah Partai, di Mana Agung Laksono diperkenankan sampai Oktober 2016, artinya 10 bulan lagi, untuk melaksanakan Munas. Ini akan kami pakai tanpa atau diikuti kubu Aburizal Bakrie. Karena apa? Karena kami sayang Golkar ini, jangan sampai kosong," kata Leo dihubungi suara.com, Jakarta, Sabtu (2/1/2015).
Dia menambahkan, usulan Ketua Dewan Pertimbangan Akbar Tandjung untuk pelaksanaan Munas bersama juga diapresiasinya dengan baik. Hanya saja, dia meragukan Golkar Kubu Aburizal Bakrie tidak menginginkan pelaksanaan Munas ini.
"Kami dalam waktu sesingkatnya akan bergabung dengan Pak Akbar, dengan sesepuh yang lain yang ingin melaksanakan Munas. Akan kita laksanakan. Akan kami percepat 1-2 bulan ini," kata dia.
Dia pun berharap, dua kubu Golkar bisa kembali duduk bersama supaya Golkar kembali berkancah. Namun, dia menyarankan, kepengurusan Golkar yang baru nanti tidak diisi oleh kalangan tua, namun diisi kader dari kalangan muda.
"Ini nggak ada kata lain, mari kesadaran dari elit partai baik kubu Aburizal Bakrie, dan Agung Laksono untuk duduk bersama, untuk Munas bersama. Hasilnya, untuk memberikan keputusan yang terbaik. Tapi saya saran, tolong yang tua-tua mundur saja agar partai ini sesuai dengan koridor keanakmudaan karena partai lain muda-muda. Atau kita ingin jadi dinosaurus, yang tinggal nama," kata Leo.
