Suara.com - Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) harus berurusan dengan banyak kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan personel penjaga perdamaiannya. Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki Moon baru-baru ini menyebut para pelaku pelecehan seksual tersebut sebagai "kanker yang menjangkiti sistem kita".
Salah satu kasus terbaru yang cukup menggemparkan adalah kasus yang melibatkan empat personel penjaga perdamaian PBB yang bertugas di Republik Afrika Tengah. Keempatnya dituding membayar sejumlah gadis muda dengan uang sebesar 50 sen untuk memberikan layanan seks.
Keempatnya melakukan perbuatan bejat mereka terhadap beberapa gadis remaja, di mana yang termuda dilaporkan berusia 13 tahun di M'Poko, sebuah kamp pengungsi dekat bandara di ibu kota Bangui. Kamp tersebut menjadi rumah bagi 20.000 pengungsi yang sebagian besar beragama Kristiani.
PBB tidak mempublikasikan kewarganegaraan keempat personel tersebut. Namun, dalam sebuah wawancara, beberapa pejabat PBB menyebut keempatnya berasal dari Gabon, Maroko, Burundi, dan Prancis. Keempatnya diduga memanfaatkan jaringan prostitusi yang dijalankan oleh sekelompok pemuda. Kelompok tersebut menyewakan gadis muda dengan bayaran 50 sen sampai tiga dolar.
Beberapa pejabat PBB mengatakan, mungkin masih banyak kasus eksploitasi seks yang melibatkan penjaga perdamaian, namun tak diketahui. Pasalnya, tidak ada pasukan PBB yang berjaga di M'Poko.
Kasus pelecehan seks memang pernah terjadi di kamp tersebut sebelum kasus ini mencuat. Populasinya meningkat sejak September, menyusul meningkatnya ketegangan antara pihak-pihak yang bertikai di negeri tersebut.
Ini bukan kasus pertama yang melibatkan pasukan PBB di negara tersebut. Sedikitnya ada 22 kasus dugaan pelecehan seks atau eksploitasi seks yang melibatkan penjaga perdamaian PBB dalam kurun waktu 14 bulan terakhir. Sekjen PBB Ban Ki Moon bertekad untuk tidak memberikan toleransi kepada para pelaku.
Saat ini, PBB menggelar sembilan misi perdamaian di Afrika dengan mengerahkan lebih dari 100.000 orang. Adanya kasus-kasus pelecehan seks tersebut dikhawatirkan mengancam legitimasi organisasi tersebut. Kejahatan seks lain yang melibatkan pasukan PBB terjadi di Mali, Sudan Selatan, Liberia, dan Republik Demokratik Kongo dalam beberapa tahun terakhir.
Para pakar dan petinggi PBB mengatakan, masalah sistemik masih menghambat penyelidikan dan pengadilan terhadap para pelaku pelecehan. Ada spekulasi, sebagian pelaku seolah memiliki kekebalan hukum dalam kasus semacam itu.
"Kasus pelecehan tersebut menodai segala yang telah kami perjuangkan," kata asisten sekjen PBB untuk urusan dukungan lapangan, Anthony Banbury.
Misi PBB di Republik Afrika Tengah, yang mulai bertugas pada tahun 2014 untuk membantu mengakhiri perang saudara serta mendukung pemerintahan yang sah, dilaporkan sebagai misi yang paling banyak terlibat dalam kasus pelecehan dan eksploitasi seks.
"Mereka memangsa orang-orang yang seharusnya mereka lindungi," kata pejabat tinggi PBB untuk Republik Afrika Tengah, Parfait Onanga-Anyanga. (Independent)
