Suara.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan partainya sangat mendukung pemerintah untuk merevisi undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang Terorisme. Menurutnya, Fraksi PDI P di DPR RI bakal mendengarkan terlebih dahulu aspirasi masyarakat dan kemudian mempersiapkan upaya-upaya untuk mempelajari isi dalam undang-undang sebelumnya.
"Kita harus melihat secara menyeluruh ya dari aspek legalnya, kita juga harus memberikan dukungan, Sehingga diperlukan upaya untuk melakukan revisi undang-undang, tentu saja fraksi pdi perjuangan akan mendengarkan aspirasi tersebut," kata Hasto usai menghadiri apel Kebhinekaan Lintas Iman dan Bela Negara di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu (17/1/2016).
Terkait revisi UU tentang Terorisme, Hasto mengatakan partainya juga akan melibatkan para tokoh yang memang mempunyai kapasitas untuk membahas rencana revisi UU tersebut.
"Kemudian juga akan berdialog dengan para tokoh yang punya kompentensi dengan persoalan ini," kata Hasto.
Lebih jauh, Hasto menilai jika wacana untuk merevisi UU tentang Terorisme bukan pertama kali datang dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, namun dari masukan berbagai elemen yang ada di masyarakat.
"Saya pikir bukan keinginan menkopolhukam ya, juga aspirasi dari banyak tokoh-tokoh masyarakat, bangsa dan agama," kata Hasto.
Dia juga menilai wacana revisi UU tentang terorisme juga bukan untuk mengembalikan masa kelam zaman orde baru. Yang terpenting, kata dia wacana revisi UU itu bisa memperbaiki payung hukum dalam penanganan kasus terorisme.
"Yang penting kita mendengarkan aspirasi itu dan kemudian mempelajari seluruh perspektif itu. Intinya negara tidak boleh kalah dengan gerakan anti kemanusiaan dan terorisme," kata Hasto.
TERPOPULER
