Suara.com - Publik tidak puas pemerintah dan DPR hanya menunda revisi pembahasan UU tentang KPK. Masyarakat antikorupsi menuntut agar revisi dihentikan secara total, setidaknya dicabut dari Program Legislasi Nasional 2016.
Menanggapi desakan tersebut, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan belum ada pembicaraan soal itu.
"Belum ada pembicaraan ke situ (cabut revisi UU KPK dari Prolegnas)," kata Pratikno di area kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (23/2/2016).
Revisi UU KPK ditunda setelah Presiden Joko Widodo rapat konsultasi dengan pimpinan DPR dan perwakilan fraksi di Istana Negara, Senin (22/2/2016). Meski ditunda, revisi tetap ada di Prolegnas 2016 atau dengan kata lain tetap akan dibahas tahun ini setelah sosialisasi selesai.
Mengenai sampai kapan penundaan pembahasan revisi, Pratikno mengaku belum ditentukan batas waktunya.
"Tidak dibahas kemarin (penundaan revisi UU KPK), saya tidak bisa mengatakan lebih dari itu," ujar dia.
Dia menekankan kesepakatan dalam rapat konsultasi antara Presiden dan pimpinan DPR dan fraksi kemarin, selama masa penundaan, akan dilakukan sosialisasi ke masyarakat agar substansi revisi dipahami.
"Kesepakatan kemarin mendengar lebih banyak lagi dari masyarakat, terus kalau pun kesepakatan empat poin itu adalah semangatnya untuk penguatan KPK, yang jelas revisi tidak dibahas saat ini," kata mantan rektor Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
Desakan agar revisi UU KPK jangan cuma ditunda, tapi dicabut dari Prolegnas 2016, antara lain datang dari Presiden Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Imam. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mendukung, bahkan kalau perlu dihentikan total.
KPK dan kalangan antikorupsi menolak revisi karena menilai empat poin yang akan direvisi melenceng dari kesepakatan semula sehingga kalau dibiarkan akan melemahkan KPK. Empat poin itu ialah tentang penyadapan, dewan pengawas, perekrutan penyidik, dan kewenangan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan.
