Suara.com - Partai Bulan Bintang menanggapi serius pernyataan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang mengatakan PBB ingin mengubah sila pertama Pancasila yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa.
"Perlu ada sikap dari partai, terkait pernyataan Ahok, yang menuding PBB anti Pancasila dan ingin mengubah Pancasila," kata Ketua Harian DPP PBB Jamaluddin Karim dalam konferensi pers di kantor DPP PBB, Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (6/4/2016).
Menurut Jamaluddin pernyataan Ahok tidak berdasar. Sebaliknya, pernyataan tersebut, menurut Jamaluddin, menunjukkan Ahok tidak mengerti sejarah perumusan Pancasila.
"Itu soal serius sekali, partai harus menanggapi. Kita khawatirkan, gubernur ini tidak paham sejarah perumusan Pancasila," kata dia.
Jamaluddin menilai Ahok telah membuat pernyataan sembrono.
"Ahok sembrono, dangkal dan tidak memahami sejarah. Kami sangat menyesalkan pernyataan saudara Ahok yang menuding orang-orang Partai Bulan Bintang ingin mengubah Pancasila. kaya Masyumi itu masalah," kata dia.
Pernyataan yang disoal PBB dilontarkan ketika Ahok menghadiri peresmian Ruang Publik Terpadu Ramah Anak di Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur, pada 30 Maret 2016.
"Jangan taruh orang yang mau ubah Pancasila. Orang Partai Bulan Bintang itu pengen ubah Pancasila kaya Masyumi. Itu masalah," kata Ahok.
Pernyataan Ahok terlontar ketika dia menanggapi cuitan Duta Besar Indonesia untuk Jepang Yusron Ihza Mahendra -- adik Ketua PBB Yusril Ihza Mahendra -- yang dinilai mengandung bernuansa rasis.
"Ada yang ngetweet nakutin, kasihan lho, turunan Cina miskin, nanti dibantai gara-gara Ahok. Itu kurang aja, namanya rasis. itu Dubes Jepang adiknya Yusril ngomong pakai nasihat. Ini negara bahaya," ujar Ahok ketika itu.
Ketika itu, Ahok sampai meminta Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk tegas dalam menilai sikap Dubes Yusron. Belakangan, Kementerian Luar Negeri meminta seluruh duta besar untuk fokus pada tugas.
