Para Pembenci Ahok Tutup Jalan Depan KPK Saat Jam Pulang Kerja

Siswanto | Nikolaus Tolen | Suara.com

Jum'at, 29 April 2016 | 18:38 WIB
Para Pembenci Ahok Tutup Jalan Depan KPK Saat Jam Pulang Kerja
Ilustrasi KPK [suara.com/Nikolaus Tolen]
Ratusan orang yang tergabung dalam kelompok Persatuan Pekerja Muslim Indonesia demonstrasi di depan gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (29/4/2016) sekitar jam 17.00 WIB.

Mereka datang menunggangi puluhan motor. Massa umumnya mengenakan seragam hitam dan membawa spanduk bertuliskan PPMI.

Tanpa kompromi, mereka langsung menutup satu lajur jalan di depan gedung KPK. Akibatnya, kemacetan arus lalu lintas tak terhindarkan, apalagi berbarengan dengan jam pulang kerja.
Mereka berorasi untuk mendesak KPK segera menyelesaikan kasus pembelian tanah untuk pembangunan Rumah Sakit Sumber Waras yang diduga melibatkan Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Mereka juga mendesak KPK membongkar skandal pembahasan aturan reklamasi Teluk Jakarta.

Anggota serikat pekerja dari Jakarta Timur, Bekasi, Bogor, Kerawang, dan Purwakarta itu menilai KPK takut-takut menuntaskan kasus tersebut.

"Baru kali ini saya mendengar komisi KPK yang mencari niat jahat dalam korupsi. Kalau bicara niat, itu di masjid, di gereja pak. Atau apakah bapak takut terhadap orang di belakang Ahok dan Presiden Jokowi," kata orator yang berdiri di atas mobil.
 
Mereka juga menilai Ahok sebagai gubernur paling sombong yang pernah ada di Jakarta. Mereka menyontohkan sikap Ahok yang akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung setelah dikalahkan warga Bidara Cina di PTUN dalam kasus proyek sodetan Kali Ciliwung.

"Ahok ini bisanya melawan semua orang, BPK dia sebut ngaco, wali kota dia sebut nggak becus, sebentar lagi dia lawan Allah. Sombong sekali Ahok ini. Dia tidak ingat, kalau dia jadi gubernur itu, karena orang Jakarta. Tapi dia malah mengusir orang Jakarta Utara tanpa kompromi," katanya.

Dalam kasus reklamasi Teluk Jakarta, menurut mereka, juga menunjukkan sisi lain Ahok. Reklamasi bisa dijalankan, tanpa didahului kelengkapan sesuai perundang-undangan, seperti AMDAL.
 
"Apakah Ahok punya undang-undang sendiri di negeri ini, sehingga tidak mengikuti aturan. Kalau yang Muslim, tanpa bukti yang sah pun KPK langsung tetapkan tersangka, sama seperti KPK menetapkan orang Besar Mabes Polri (Komjen Budi Gunawan) sebagai tersangka tanpa bukti yang sah," katanya.

Demonstran meminta KPK bekerja serius dan tegas.

"Mana ICW (Indonesia Corruption Watch) dan LSM itu, kalau politik muncul terus giliran kasus rakyat tidak mau, jangan jadi pelacur pak. Ayo kita pulang, kita tidak perlu bertemu dengan b******k-b******k di dalam gedung KPK itu," katanya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Pecahkan 10 Kasus Misterius Ini, Kamu Detektif atau Cuma Amatir?
Ikuti Kuisnya ➔
SIMULASI TKA SD: 15 Soal Matematika Materi Pecahan Senilai Beserta Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Bahasa Indonesia Kelas 6 SD Beserta Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Berapa Life Path Number Kamu? Hitung Sekarang dan Lihat Rahasia Kepribadianmu
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 15 Soal Bahasa Indonesia Kelas 6 SD Materi Teks Informasi Lengkap Kunci Jawaban
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Tiap Hari Diomeli Ahok, Yusril: Pak Ahok Kayak Kehabisan Akal

Tiap Hari Diomeli Ahok, Yusril: Pak Ahok Kayak Kehabisan Akal

News | Jum'at, 29 April 2016 | 17:36 WIB

Yusril Masih Punya Waktu 10 Bulan Buat Cari Celah Hukum Ahok

Yusril Masih Punya Waktu 10 Bulan Buat Cari Celah Hukum Ahok

News | Jum'at, 29 April 2016 | 17:26 WIB

Ahok Pernah Dinasihati Jangan Duet Bareng PNS

Ahok Pernah Dinasihati Jangan Duet Bareng PNS

News | Jum'at, 29 April 2016 | 17:11 WIB

Dituding Ahok Tak Bela Rakyat, Yusril: Mau Apalagi Ngomongnya

Dituding Ahok Tak Bela Rakyat, Yusril: Mau Apalagi Ngomongnya

News | Jum'at, 29 April 2016 | 16:02 WIB

Ahok Sudah Keok, Yusril Nasihati Jadi Orang Jangan Sombong

Ahok Sudah Keok, Yusril Nasihati Jadi Orang Jangan Sombong

News | Jum'at, 29 April 2016 | 14:45 WIB

Terkini

Pelaku Pembunuhan Wanita di Cipayung Tertangkap, Ternyata Mantan Suami Siri Asal Irak

Pelaku Pembunuhan Wanita di Cipayung Tertangkap, Ternyata Mantan Suami Siri Asal Irak

News | Minggu, 22 Maret 2026 | 19:31 WIB

Hawaii Diterjang Banjir Terparah Sepanjang 20 Tahun, 5000 Warga Mengungsi

Hawaii Diterjang Banjir Terparah Sepanjang 20 Tahun, 5000 Warga Mengungsi

News | Minggu, 22 Maret 2026 | 19:30 WIB

Gaspol Reformasi Pendidikan, Prabowo Targetkan Renovasi 300 Ribu Sekolah

Gaspol Reformasi Pendidikan, Prabowo Targetkan Renovasi 300 Ribu Sekolah

News | Minggu, 22 Maret 2026 | 19:19 WIB

Prabowo: Lebih Baik Uang untuk Makan Rakyat daripada Dikorupsi

Prabowo: Lebih Baik Uang untuk Makan Rakyat daripada Dikorupsi

News | Minggu, 22 Maret 2026 | 19:16 WIB

Strategi Prabowo Ciptakan Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen: Dari Dapur MBG hingga Perumahan Rakyat

Strategi Prabowo Ciptakan Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen: Dari Dapur MBG hingga Perumahan Rakyat

News | Minggu, 22 Maret 2026 | 19:12 WIB

Pertahanan Israel Jebol? Rudal Iran Lolos, Potret Kota Dimona dan Arad Porak-poranda

Pertahanan Israel Jebol? Rudal Iran Lolos, Potret Kota Dimona dan Arad Porak-poranda

News | Minggu, 22 Maret 2026 | 19:05 WIB

Karakteristik Berbeda dengan Nataru, Malioboro Mulai Dipadati Ribuan Wisatawan Mudik

Karakteristik Berbeda dengan Nataru, Malioboro Mulai Dipadati Ribuan Wisatawan Mudik

News | Minggu, 22 Maret 2026 | 19:01 WIB

Prabowo Tegas ke AS: Investasi Boleh, Tapi Harus Ikut Aturan Indonesia

Prabowo Tegas ke AS: Investasi Boleh, Tapi Harus Ikut Aturan Indonesia

News | Minggu, 22 Maret 2026 | 19:00 WIB

Prabowo Soal Tarif Resiprokal AS: Kepentingan Nasional Tak Bisa Ditawar-tawar

Prabowo Soal Tarif Resiprokal AS: Kepentingan Nasional Tak Bisa Ditawar-tawar

News | Minggu, 22 Maret 2026 | 18:27 WIB

Presiden Prabowo Tegas! Jenderal Pun Bisa Disikat Jika Tak Sejalan Reformasi TNI-Polri

Presiden Prabowo Tegas! Jenderal Pun Bisa Disikat Jika Tak Sejalan Reformasi TNI-Polri

News | Minggu, 22 Maret 2026 | 18:21 WIB