Suara.com - Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia Hary Tanoesoedibjo ikut angkat suara mengenai razia yang dilakukan aparat keamanan terhadap warga yang mengekanan simbol palu arit atau tanda yang identik dengan Partai Komunis Indonesia.
"Kita ini bukan negara komunis, kan, intinya itu. Kita adalah negara Pancasila," kata Hary Tanoe di acara Pelantikan Musyawarah Kerja Wilayah di DPP Perindo, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (11/5/2016).
Hary Tanoe menambahkan tindakan yang jelas-jelas dilarang pemerintah sebaiknya jangan dilakukan, misalnya memperjualbelikan benda yang memakai simbol palu arit.
"Jadi yang bertentangan dengan Pancasila tidak boleh ada bila itu sudah melanggar negara," ujar Hary.
Seperti diketahui, pada Selasa (3/5/2016) di Tanjung Riau, Sekupang, Batam, seorang warga mengenakan kaos merah dengan simbol palu arit ditangkap. Lalu, pada Minggu (8/5/2016) aparat gabungan Polda Metro Jaya dan Intelgab Kodam Jaya menangkap pemilik toko di Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Penjual kaus berinisial MI dibawa ke kantor polisi lantaran menjual kaos bergambar palu arit. Sehari kemudian, Senin (9/5/2016), dua pemuda di Lampung berinisial UR dan RD juga ditangkap aparat TNI karena memakai kaos bersimbol PKI. Bahkan, yang terjadi di Bantul lebih menarik lagi, aparat gabungan Polres Bantul dan Intelgab Kodam Jaya mengamankan seekor ikan jenis louhan yang memiliki corak mirip logo palu arit.
Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965 Bedjo Untung mengimbau masyarakat jangan terprovokasi dengan maraknya aksi penangkapan terhadap warga yang mengenakan simbol palu arit atau identik dengan Partai Komunis Indonesia.
"Jangan terprovokasi. Ini didesain tentara yang tidak suka," kata Untung kepada Suara.com, Selasa (10/5/2016).
Untung menyebut tindakan yang dilakukan menjelang 23 Mei (identik dengan hari kelahiran PKI) tersebut dilakukan oleh kelompok garis keras yang tidak ingin pemerintahan Presiden Joko Widodo menyelesaikan peristiwa 1965.
Untung mengungkapkan beberapa waktu yang lalu YPKP bertemu dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan untuk melaporkan perkembangan akhir-akhir ini sekaligus menindaklanjuti upaya menindaklanjuti hasil simposium nasional bertema Membedah Tragedi 1965 dari Aspek Kesejarahan di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat.
