Suara.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membangunkan rumah susun (rusun) untuk personel TNI dan Polri di Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan pembangunan akan dilakukan di lahan milik mereka.
"Oh ya kita mau bangunkan. Kan target kami 50 ribu per tahun kan susah cari daerah, nah salah satu yang paling aman adalah bangun di atas lahan TNI-Polri toh, anggota TNI-Polri selama ini menyewa rumah juga di luar (Jakarta)," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (23/5/2016).
Ahok yakin apabila Pemprov DKI bisa menyediakan rusun untuk TNI-Polri, volume kendaraan di Jakarta akan berkurang. Selain itu, imbuh Ahok, keberadaan rusun, beban ekonomi personel TNI-Polri akan makin ringan.
"Dia tinggal di pinggiran, tiap hari datang, ini juga menyumbang kemacetan. Nah kalau bisa bangun di dalam, berarti menekan biaya sewa di luar, dan menekan kemacetan," kata Ahok.
Mantan Bupati Belitung Timur ini belum dapat memastikan apakah pembangunan rusun itu akan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta atau memanfaatkan corporate social responsibility (CSR) dari pihak swasta.
"Kami akan mulai coba di APBD 2017 dikeluarkan, RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) itu. Jadi nanti ada biaya dari APBN, APBD juga dari pengembang kewajiban itu atau CSR, dengan cara seperti itu kita bangun apa jadi jelas," kata Ahok.
Saat ditanya apakah para personel TNI-Polri akan dikenakan biaya sewa seperti para korban gusuran yang ditempatkan di Rusunawa oleh pemprov DKI, Ahok mengatakan hal tersebut merupakan kewenangan dari atasan mereka.
"Itu urusan (petinggi) TNI atau Polri. Tapi saya katakan, lahan di TNI-Polri itu akan lebih aman (dari mafia tanah) kalau nanti punya gubernur yang nggak ketat," ujar Ahok.
"Kalau punya gubernur nggak ketat, oknum PNS menjualbelikan, menyewakan rusun yang kami bangun, rusak sistem. Justru yang ada di dalam TNI-Polri mereka nggak bisa jual ke orang lain," pungkas Ahok.
TERPOPULER
