Kelompok Warga Ini Ogah Pilih Ahok di Pilkada 2017

Siswanto Suara.Com
Minggu, 31 Juli 2016 | 13:14 WIB
Kelompok Warga Ini Ogah Pilih Ahok di Pilkada 2017
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di acara Teman Ahok [suara.com/Bowo Raharjo]

Suara.com - Warga yang mengatasnamakan Jaringan Nasional Indonesia Baru menyatakan tidak akan mendukung Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang akan maju lagi ke bursa pilkada periode 2017-2022. Sebab, Ahok mereka anggap sebagai pemimpin yang suka menggusur pemukiman penduduk.

“Kami semua sudah sepakat menuntut penghapusan penggusuran dari agenda Pemda DKI Jakarta, sepakat melawan Gubenur DKI Jakarta dan atau Calon Gubernur DKI Jakarta yang tidak menyediakan ruang bagi kaum miskin,” kata Ketua Jaringan Nasional Indonesia Baru Wignyo Prasetyo, Minggu (31/7/2016).

Jaringan Nasional Indonesia Baru merupakan koalisi dari elemen masyarakat yang mengatasnamakan FKTMB Tanah Merah, RSCC, Warga Gusuran Kalijodo, Barisan Relawan Nusantara, Warga Luar Batang, dan Warga Aquarium, dan JNIB.

Semalam, mereka menyelenggarakan panggung rakyat bertema Panggung Rakyat melawan Ketidakadilan dan Penggusuran di Kampung Aquarium, Penjaringan, Jakarta Utara.

Wignyo Prasetyo mengatakan panggung rakyat merupakan sarana untuk mempertemukan warga Jakarta korban gusuran dan warga-warga lainnya yang terancam tergusur.

Acara ini dihadiri warga korban penggusuran. Mereka silih berganti melakukan orasi untuk melawan kebijakan Ahok.

Selain orasi dari berbagai kelompok, panggung diselingi dengan puisi dan musik, yang bernada melawan kebijakan antirakyat miskin.

“Buat kami Ahok sudah selesai, gubernur dan calon gubernur yang harus kita lawan bersama. Ahok adalah musuh bersama warga miskin. Kami juga meminta warga lain untuk bergabung bersama kami untuk melawan ketidak adilan ini," ujar warga.

Juru bicara warga Kampung Aquarium Dharma Diani setuju dengan pengaturan ruang Jakarta. Namun ruang juga harus menyediakan rasa adil bagi semua kelompok, wajib mempertimbangkan keadilan dan menaungi yang lemah, toleransi sesama warga.

Sejauh ini, menurut Diani, korban penggusuran yang dilakukan Ahok sama sekali belum menerima kompensasi. Padahal, katanya, tanah dan bangunan dua hal yang harus dipisahkan secara hukum.

Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI