Ahok Gugat Pasal Cuti ke MK, Mendagri: Kami Tunggu di MK

Suara.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai langkah Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengajukan pengujian terhadap Pasal 70 ayat 3 UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 ke Mahkamah Konstitusi tidak akan mengganggu proses pelaksanaan pilkada Jakarta periode 2017-2022. Pasal yang digugat Ahok agar diubah ialah mengenai aturan diwajibkannya calon petahana mengambil cuti selama masa kampanye. Ahok keberatan dengan kewajiban cuti selama masa kampanye agar dapat mengawal pembahasan anggaran tahun 2017.

"Sekarang kan Pak Ahok lagi keberatan sudah mengajukan ke MK, ya silakan nanti kami tunggu MK. Tapi tetap tahapan-tahapan yang dilakukan KPU nanti tidak bertentangan dengan UU," kata Tjahjo ketika menghadiri acara Badan Pengawas Pemilu bertemakan Gebyar Sosialisasi Akbar Pengawasan Partisipatif di Jalan M. H. Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (14/8/2016).

Tjahjo meminta KPUD tidak mengubah jadwal pelaksanaan pilkada di Jakarta, meski Ahok proses di Mahkamah Konstitusi masih berlangsung.

"Yang penting tahapan sampai hari H jangan digeser karena digeser satu hari akan memengaruhi semua tahapan, sudah diperhitungan dengan baik oleh KPU," kata dia.

Kemendagri, kata Tjahjo, akan berada di belakang komisi pemilihan dan badan pengawas agar penyelenggara pilkada serentak, khususnya di Jakarta, berjalan lancar dan sesuai tahapan yang telah disiapkan.

"Pemerintah mendukung penuh langkah-langkah yang dipersiapkan KPU dan Bawaslu, sudah ada kajian detail, pengalaman 2015 khususnya, dua kali UU yang sudah direvisi saya yakin semakin matang dan mantap," kata dia.

Peraturan kampanye bagi calon petahana mencuat setelah Ahok mengajukan judicial review terhadap Pasal 70 ‎ayat 3. Ahok menolak untuk mengambil cuti selama masa kampanye dengan alasan agar tetap dapat mengawasi proses pembahasan RAPBD 2017 sekaligus dapat bekerja untuk menyelesaikan periode terakhir kepemimpinannya.

Ahok menilai kepala daerah bisa disebut melanggar aturan kalau cuti untuk kepentingan politik atau meninggalkan tanggungjawab sebagai pemimpin.

Langkah tersebut kemudian mengundang pro dan kontra.