REGIONAL:
Suara.com - Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S. Pane mengecam keras rencana Polri yang akan menurunkan aparat kepolisian yang berjubah dan bersorban dalam pengamanan aksi demo 4 November 2016. Polri, katanya, harusnya tetap profesional dan proporsional dalam menjalankan tugas menjaga keamanan masyarakat.
"Dalam situasi apapun, Polri jangan lebay dan harus mampu menjaga profesionalismenya serta harus proporsional. Artinya, sesuai SOP, dalam menjaga keamanan Polri hanya bisa melakukan keamanan terbuka dengan pakaian seragam dan pengamanan tertutup dengan pakaian preman. Tidak ada ketentuan bahwa anggota Polri diperbolehkan mengenakan jubah dan sorban dalam menjaga keamanan. Sebab anggota Polri adalah anggota kepolisian nasional dan bukan anggota polisi keagamaan tertentu. Jika terjadi bentrok dalam aksi demo itu akan muncul kesan bahwa massa keagamaan tertentu bentrokan dengan polisi keagamaan tertentu. Ini akan merusak bangsa Indonesia ke depan," kata Neta, hari ini.
Rencana Polri menurunkan polisi berjubah dan bersorban semakin mantap setelah dilakukan gelar pasukan di Monas, dimana puluhan polisi berjubah dan bersorban dipertontonkan.
Menurut Neta hal ini menunjukkan bahwa Polri seakan mengakomodir isu SARA dalam aksi demo 4 November. Padahal, menurut dia, Polri seharusnya tetap menjadi polisi yang berwawasan negara kesatuan Indonesia, yang profesional dan proporsional serta jangan diseret-seret ke dalam isu maupun konflik SARA dan jangan terjebak ke dalam warna agama tertentu.
Sebab, kata dia, jika Polri larut dalam isu tersebut, internal Polri sendiri yang akan terpecah dengan isu dan konflik SARA.
IPW menilai dalam menyikapi isu demo 4 November Polri grogi dan kebingungan.
Menurut Neta menurunkan pasukan bersorban dan berjubah akan merugikan polisi jika terjadi bentrok. Untuk itu, IPW mendesak agar Polri membatalkan rencananya untuk menurunkan polisi berjubah dan bersorban.
"Polri harus tetap profesional dan proporsional dan jangan lebay," kata Neta.
Selain itu, IPW berharap Presiden Joko Widodo konsisten dengan janji bahwa tidak akan melakukan intervensi dalam kasus hukum yang menyangkut Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sehingga Polri tidak terbebani dan tercoreng citranya akibat kasus ini.
Seperti diberitakan sebelumnya, rupa-rupa cara dilakukan Polri untuk menangani anggota ormas Islam yang akan demonstrasi di Jakarta pada 4 November agar tidak rusuh. Selain mengerahkan pasukan Brigade Mobil Nusantara yang memakai kopiah dan sorban, juga akan diterjunkan polisi wanita berhijab.
"Ia nanti kita siapkan 300 personil polwan berhijab. Fungsinya sebagai negosiator," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Awi Setiyono di Polda Metro Jaya, Rabu (2/11/2016).
Cara persuasif dipakai untuk menurunkan tensi demonstrasi yang mengangkat isu agama.
"Berharap dengan kehadiran polwan bisa jadi negosiator untuk reduksi emosi dengan cara dialogis. Ini bukti pelayanan kami. Ini kan bentuk upaya persuasif. Memang polwan memang lebih ke feminim ," katanya.
Para polwan nanti juga akan membagi-bagikan makanan ringan dan minum kepada anggota ormas Islam yang demo.
"Kita juga akan melayani membawa permen, minuman. Namanya juga negosiator kita ke depannya persuasif, dialogis mereka yang dialog. Yang bisa kita bantu," kata dia
TERPOPULER